MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan nasional memberikan penjelasan secara terbuka terkait outlook kredit negatif yang diberikan lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings. Menurut Airlangga, klarifikasi dari masing-masing bank diperlukan untuk memahami kekhawatiran yang mendasari penilaian tersebut.
“Semua lembaga pemeringkat tentu punya concern masing-masing. Itu perlu dijelaskan, dan concern tersebut juga harus dijawab secara memadai oleh perbankan,” kata Airlangga usai menghadiri APEC Business Council Meeting di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026.
Sebelumnya, pada Jumat, 6 Februari 2026, Moody’s memangkas outlook kredit lima bank besar di Indonesia menjadi negatif. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Sehari sebelumnya, Moody’s juga menurunkan outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penilaian terhadap sektor perbankan dinilai berkaitan erat dengan perubahan outlook kredit sovereign tersebut.
Analis Moody’s Clarabelle Tan menjelaskan, revisi outlook tersebut mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Risiko itu, menurut Moody’s, terlihat dari menurunnya kepastian dan konsistensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam satu tahun terakhir.
Jika kondisi tersebut berlanjut, Moody’s menilai penurunan kredibilitas kebijakan dapat menggerus fondasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro yang selama ini relatif terjaga. Namun demikian, lembaga pemeringkat itu menegaskan peringkat kredit Indonesia masih ditopang oleh ketahanan ekonomi nasional, termasuk basis sumber daya alam yang kuat dan struktur demografi yang solid, yang mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara berkelanjutan.
Moody’s juga menyatakan, apabila peringkat kredit pemerintah Indonesia diturunkan, maka peringkat kredit kelima bank tersebut berpotensi ikut turun. Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan sovereign rating akan diikuti oleh penurunan Baseline Credit Assessment (BCA) dan Adjusted BCA yang bergerak sejalan dengan peringkat pemerintah.
Sementara itu, potensi penurunan peringkat BNI dan BTN lebih dipengaruhi oleh berkurangnya dukungan pemerintah. Selain itu, penurunan peringkat sovereign juga akan berdampak pada Counterparty Risk Rating (CRR) dan Counterparty Risk Assessment (CRA) milik Mandiri, BRI, BCA, dan BTN.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi asesmen Moody’s yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. “Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi dan menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi,” tulis kementerian dalam keterangan resmi, Kamis, 5 Februari 2025.
Pemerintah menjamin pengelolaan risiko fiskal yang terkendali dengan terus melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan dunia usaha (debottlenecking). Selain itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta tabilitas pasar keuangan.
Di satu sisi, pemerintah meyakini indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat sejak Semester II 2025 dengan berbagai indikator yang membaik. Semakin dikonfirmasi dengan kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen yang melebihi ekspektasi pasar.
Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang makin baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat di berbagai sektor sebagai indikator makin kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Selamat Tinggal Bank Gurem
