Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimismenya terkait target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Meskipun target direvisi turun menjadi Rp 477,2 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 513,6 triliun, Kemenkeu yakin target tersebut realistis dan dapat tercapai.
Penurunan target PNBP ini, menurut Luky, disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana dividen BUMN tidak lagi disalurkan ke Kemenkeu, melainkan langsung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. “Tahun ini kita lihat targetnya outlooknya, menurun cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya tadi akibat dari kebijakan baru peralihan penerimaan dividen BUMN yang sekarang dialihkan ke BPI Danantara,” jelas Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target yang ditetapkan dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025. “Per akhir Oktober kita telah berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun ini dari sisi persentase sudah mencapai 84,3 persen dari outlook lapsem 2025. Ini masih cukup on track tersisa dua bulan lagi, kita masih cukup optimis bisa tercapai target Rp 477,2 triliun tersebut,” ungkap Luky.
Meskipun realisasi PNBP hingga Oktober 2025 menunjukkan progres yang baik, Luky mengakui bahwa dari sisi pertumbuhan, terjadi kontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.
Lebih detail, Luky menjelaskan bahwa dari total realisasi PNBP sebesar Rp 402,4 triliun, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang Rp 178,5 triliun. Rinciannya, pendapatan Migas sebesar Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, turun 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan KND (kekayaan negara dipisahkan), yang sebagian besar berasal dari dividen BUMN, tercatat sebesar Rp 11,8 triliun, terkontraksi tajam sebesar 85,1 persen. “Pendapatan KND atau pendapatan dari BUMN ini yang turun jauh dari targetnya bisa mencapai Rp 90 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 11,8 triliun realisasinya,” terangnya.
Namun, di sisi lain, terdapat kabar baik dari pos pendapatan PNBP lainnya, yang mencatat angka sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Begitu pula dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), yang tercatat sebesar Rp 82,2 triliun, tumbuh 0,7 persen.
Dengan realisasi PNBP yang telah dicapai hingga akhir Oktober, pemerintah akan terus berupaya keras untuk memaksimalkan penerimaan PNBP, terutama di tengah perubahan kebijakan terkait pengalihan dividen BUMN ke Danantara. “Jadi bisa terlihat di sini kami berusaha keras bagaimana bisa menutup enggak seluruhnya, mungkin sebagian penurunan dividen tersebut coba kita kompensasi dari jenis PNBP lainnya,” pungkas Luky, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan.
Ringkasan
Kementerian Keuangan optimis mencapai target PNBP tahun 2025 sebesar Rp 477,2 triliun, meskipun target tersebut telah direvisi turun. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3% dari target. Penurunan target disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait dividen BUMN yang kini dialihkan ke BPI Danantara.
Realisasi PNBP hingga Oktober menunjukkan kontraksi pertumbuhan sebesar 15,7%, terutama akibat penurunan signifikan pada pendapatan dividen BUMN. Meskipun demikian, pendapatan dari pos PNBP lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami pertumbuhan positif. Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan penerimaan PNBP di tengah perubahan kebijakan tersebut.
