Freeport Buka-bukaan Soal Akuisisi Saham 12% oleh Pemerintah!

Pemerintah Indonesia tengah serius memperkuat cengkeramannya di PT Freeport Indonesia (PTFI). Rencana penambahan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang raksasa ini menjadi sorotan utama, mengingat saat ini negara sudah memegang saham mayoritas sebesar 51,23 persen melalui MIND ID. Wacana ini menunjukkan ambisi yang lebih besar untuk kontrol strategis atas aset pertambangan vital di Tanah Air.

Respon dari pihak PTFI sendiri disampaikan oleh Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati. Ia membenarkan bahwa proses divestasi saham PTFI saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif antara pihak-pihak terkait. “Terkait dengan divestasi saham PTFI, saat ini masih dalam pembahasan,” ujar Katri kepada Tempo, pada Minggu, 21 September 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa negosiasi krusial sedang berlangsung di balik layar.

Dari sisi pemerintah, dorongan untuk penambahan saham ini sangat kuat. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa proses akuisisi saham Freeport masih menanti arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, namun ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), bahkan memasang target ambisius untuk akuisisi ini.

Target kepemilikan saham tambahan yang diidamkan pemerintah tidak main-main. “Saya target malah 12 persen,” tegas Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 16 September 2025. Yang lebih menggembirakan, ia juga memastikan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun untuk akuisisi tersebut. “Free of charge. Mantap, kan,” imbuhnya, menandakan potensi kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi negara.

Senada dengan Rosan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut mengambil peran aktif. Ia menyatakan akan segera bertemu dengan Freeport McMoran, induk perusahaan PTFI, untuk membahas lebih lanjut mengenai divestasi saham ini. “Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran,” kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Rabu, 17 September 2025, seperti dikutip dari Antara. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam negosiasi.

Bahlil menjelaskan, dari hasil negosiasi awal yang telah dilakukan, Indonesia berpotensi besar untuk mendapatkan tambahan saham lebih dari 10 persen. Meski enggan menyebut angka pasti, ia optimistis bahwa angka tersebut bisa melampaui ekspektasi awal. “Saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10 persen. Tapi ini ada potensinya di atas 10 persen,” ungkap Bahlil, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembahasan ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia yang melampaui rencana awal 10 persen. Bahlil juga menegaskan bahwa negosiasi ini merupakan bagian integral dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang yang strategis, menegaskan pentingnya langkah ini bagi masa depan pertambangan nasional.

Keuntungan lain yang ditekankan Bahlil adalah valuasi tambahan saham yang relatif sangat murah. Menurutnya, nilai buku aset Freeport dianggap sudah sangat tipis, yang berdampak pada biaya akuisisi yang efisien. “Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu nilai bukunya sudah sangat tipis sekali. Tapi itu kan terjadi untuk sampai 2041,” jelas Bahlil di Istana pada Senin, 15 September 2025, memberikan gambaran tentang deal yang menguntungkan jangka panjang bagi Indonesia.

Artikel ini ditulis dengan kontribusi dari Eka Yudha Saputra.

Pilihan editor: JICA: Proyek Infrastruktur Tetap Signifikan bagi Indonesia