Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru saja merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang berlangsung pada 1 dan 2 Desember lalu. Hasilnya? Segudang rekomendasi penting untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
Rapimnas yang dihadiri oleh 1.653 anggota dari berbagai penjuru – mulai dari Kadin pusat, pengurus daerah, hingga ketua asosiasi – mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.” Tema ini sejalan dengan fokus utama Kadin untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan dirangkum dalam sebuah lembar kebijakan khusus yang akan diserahkan langsung kepada Presiden. “Rapimnas ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam lembar kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).
Lantas, apa saja poin-poin penting yang menjadi sorotan Kadin? Setidaknya ada sepuluh catatan dan rekomendasi utama yang patut diperhatikan:
Pertama, Kadin optimis bahwa ekonomi Indonesia tahun depan mampu tumbuh di atas 5,5%. Sebagai bentuk dukungan, Kadin menetapkan enam dari delapan agenda prioritas pemerintah sebagai quick wins, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, serta Koperasi Merah Putih.
Kedua, penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian serius. Kadin berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dalam membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Ketiga, Kadin mendorong kemudahan investasi di berbagai sektor strategis. Investasi, terutama di sektor pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga kecerdasan buatan (AI), dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Anindya Bakrie menekankan bahwa likuiditas bukanlah masalah utama saat ini, melainkan permintaan. Oleh karena itu, kemudahan investasi menjadi kunci. Untuk memperlancar realisasi investasi, Kadin mengusulkan mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan, tax holiday bagi investasi skala menengah, serta kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Keempat, Kadin meminta agar industri padat karya dan digitalisasi terus didorong sebagai bagian dari akselerasi hilirisasi di berbagai sektor.
Kelima, peningkatan produktivitas pekerja menjadi fokus utama. Kadin berharap adanya pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan integritas untuk membentuk etos kerja yang baik.
Keenam, Kadin mendorong peningkatan inovasi melalui insentif bagi riset dan pengembangan teknologi, serta kerja sama riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Kadin mengusulkan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih selaras dengan kebutuhan keahlian industri nasional.
Ketujuh, Kadin berharap adanya peningkatan daya saing UMKM melalui berbagai cara, seperti memperkuat trade remedies, memperbaiki tata kelola impor, penyederhanaan izin ekspor dan impor. Pendampingan bagi UMKM dalam memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), keterlibatan dalam diplomasi dagang, serta kampanye Bangga Buatan Indonesia juga menjadi perhatian penting.
Kedelapan, Kadin mendorong agar UMKM dapat terlibat aktif dalam program-program pemerintah, seperti MBG hingga pembangunan 3 juta rumah. Pasalnya, UMKM menyerap 98% tenaga kerja di Indonesia dan kontribusinya mencapai 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Kesembilan, Kadin ingin berperan aktif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, hingga surya.
Kesepuluh, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Kadin akan berkontribusi dalam membangun jembatan untuk memudahkan akses bagi anak-anak di daerah terpencil yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 300 ribu jembatan yang perlu dibangun, dengan perkiraan biaya Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan.
Dengan segudang rekomendasi ini, Kadin menunjukkan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.
Ringkasan
Kadin Indonesia telah menyelesaikan Rapimnas II dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Presiden terpilih. Rekomendasi ini bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi di berbagai sektor strategis seperti pertanian, energi, dan teknologi. Kadin optimis ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5,5% dan mendukung agenda prioritas pemerintah.
Poin-poin penting lainnya mencakup peningkatan produktivitas pekerja melalui pelatihan, mendorong inovasi melalui insentif riset, dan peningkatan daya saing UMKM. Kadin juga mendorong UMKM untuk terlibat aktif dalam program pemerintah serta berperan aktif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain itu, Kadin akan berkontribusi dalam pembangunan jembatan di daerah terpencil sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.
