Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan penyerapan dana dan mempercepat realisasi program krusial Makan Bergizi Gratis, yang diproyeksikan akan memiliki jumlah penerima manfaat serta Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang melonjak signifikan menjelang akhir tahun 2025.
Hingga tanggal 11 November 2025, BGN baru berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total pagu Rp 71 triliun. Sementara itu, untuk dana bantuan pemerintah yang dialokasikan khusus bagi program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 51,2 triliun, masih tersisa Rp 15,9 triliun. Kondisi ini menyoroti urgensi penyerapan anggaran dalam sisa waktu sekitar 50 hari kerja menjelang penutupan tahun anggaran.
Dadan Hindayana, salah satu perwakilan BGN, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/11) menjelaskan proyeksi kebutuhan dana yang mendesak. “Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun,” tegas Dadan. Peningkatan signifikan ini didorong oleh bertambahnya jumlah SPPG dan penerima manfaat setiap harinya, menjadikannya prioritas utama dalam upaya percepatan program gizi nasional.
Ia mencontohkan, saat ini sudah tercatat 14.800 SPPG yang beroperasi aktif, dengan estimasi angka tersebut akan terus bertumbuh hingga mencapai 17.000–18.000 unit pada akhir November. Lonjakan aktivitas ini diperkirakan akan mendorong serapan anggaran secara drastis, khususnya pada pertengahan Desember, yang dapat mencapai angka Rp 10 triliun dalam periode singkat.
Selain itu, BGN juga mengidentifikasi adanya dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang masih berstatus diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana vital ini rencananya akan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terpencil yang telah teridentifikasi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, memastikan jangkauan program yang lebih merata.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa dari total 8.218 lokasi SPPG yang telah melalui proses verifikasi, setidaknya 6.000 lokasi ditargetkan untuk terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, estimasi kebutuhan dananya mencapai sekitar Rp 18 triliun. Setelah dikurangi dana yang diblokir, BGN masih memerlukan tambahan dana sekitar Rp 14,1 triliun khusus untuk segmen ini. Angka tersebut menjadi bagian krusial dari total pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp 28,6 triliun yang disampaikan kepada Kemenkeu minggu ini.
Dadan menambahkan bahwa setelah persetujuan dari Kemenkeu diperoleh, BGN berkomitmen untuk segera melaporkan hasil optimalisasi penyerapan anggaran dan penggunaan dana tambahan tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Ia juga menggarisbawahi tantangan waktu, di mana Kemenkeu hanya memberikan jendela dua hari yang sangat singkat bagi BGN untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran yang kurang dan mengajukan kebutuhan tambahan tersebut.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penyerapan dana. Langkah ini bertujuan mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis yang diproyeksikan memiliki peningkatan penerima manfaat dan Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) signifikan menjelang akhir tahun 2025. Hingga 11 November 2025, BGN baru merealisasikan Rp 43,47 triliun dari total pagu Rp 71 triliun, dengan sisa Rp 15,9 triliun dari dana khusus program tersebut yang belum terserap.
Perwakilan BGN, Dadan Hindayana, memproyeksikan kebutuhan dana sebesar Rp 29,5 triliun dalam 50 hari terakhir karena lonjakan SPPG dari 14.800 menjadi sekitar 17.000–18.000 unit pada akhir November. Targetnya, 6.000 dari 8.218 lokasi SPPG terverifikasi akan terealisasi tahun ini, membutuhkan sekitar Rp 18 triliun. Dana tambahan ini juga akan mengoptimalkan pencairan Rp 3,5–3,6 triliun yang masih diblokir untuk pembangunan SPPG di wilayah terpencil.
