Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa perdagangan karbon di Indonesia masih belum menunjukkan geliat yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 24 Oktober 2025, di gedung Kementerian Kehutanan, menyoroti kurangnya kepercayaan investor yang meragukan potensi pengembalian investasi mereka di sektor ini.
Padahal, bursa karbon Indonesia, IDXCarbon, telah resmi diluncurkan pada 26 September 2023. Saat awal beroperasi, bursa ini hanya diikuti oleh 16 pengguna jasa. Namun, data Kementerian Kehutanan menunjukkan lonjakan partisipan yang terdaftar sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon mencapai 100 pada akhir tahun 2024, mengindikasikan adanya minat yang berkembang meskipun masih memerlukan dorongan lebih lanjut.
Menanggapi kondisi ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia tersebut berencana untuk secara agresif menggalang calon investor hijau perdagangan karbon. Upaya ini akan diwujudkan melalui perhelatan roundtable business meeting yang dijadwalkan di São Paulo pada 8 November 2025. Dalam pertemuan penting itu, Raja Juli juga menyatakan akan menandatangani nota kesepahaman dengan International Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM), sebuah langkah strategis untuk membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan integritas.
Indonesia sendiri memiliki potensi kredit karbon yang luar biasa besar, diperkirakan mencapai 13,4 miliar ton setara karbon dioksida (CO2) yang dapat diperdagangkan hingga tahun 2050. Raja Juli Antoni menekankan bahwa nilai ekonominya bisa melonjak drastis, tergantung pada harga karbon di pasar global yang saat ini berada di kisaran US$50–70.
Sebagai gambaran, dengan asumsi harga karbon US$5 per ton, potensi ekonomi yang dihasilkan dari sektor ini bisa mencapai Rp4,17 triliun setiap tahun. Angka ini akan melambung tinggi jika harga karbon mencapai US$15 per ton, menghasilkan potensi ekonomi hingga Rp127,98 triliun per tahun, sebuah potensi yang sangat menjanjikan bagi perekonomian nasional.
Pemerintah, melalui Raja Juli Antoni, berkomitmen penuh untuk menjaga dan meningkatkan integritas karbon Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dengan ICVCM menjadi salah satu upaya krusial untuk memitigasi potensi carbon leaking dan greenwashing, memastikan bahwa setiap transaksi karbon dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan dengan investor hijau di São Paulo nanti, Raja Juli akan mempromosikan sejumlah proyek unggulan penghasil karbon. Salah satunya adalah program reforestasi seluas 12 juta hektare lahan kritis, yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga dinilai sangat berpotensi menghasilkan kredit karbon. Raja Juli menjelaskan, “Masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, namun pada saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya,” sebuah model yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Fondasi hukum untuk menggerakkan ekonomi karbon Indonesia semakin kuat dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini mengatur tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, menjadi landasan vital bagi Indonesia untuk mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Aturan mengenai NEK ini juga mengakui unit karbon non-Sertifikat Pengurang Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) atau pasar sukarela, yang merupakan perkembangan penting dalam kerangka perdagangan karbon. Selama ini, terdapat dua jenis pasar utama dalam perdagangan karbon: pasar karbon wajib yang dicatat sebagai bagian dari NDC, dan pasar karbon sukarela atau voluntary market yang memungkinkan perusahaan maupun individu membeli kredit karbon secara sukarela tanpa tujuan untuk kontribusi NDC.
Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ketentuan Baru Pasar Perdagangan Karbon
Ringkasan
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa perdagangan karbon di Indonesia masih lesu akibat kurangnya kepercayaan investor, meski bursa karbon IDXCarbon telah mencatat peningkatan pengguna jasa sejak diluncurkan pada September 2023. Untuk mengatasi hal ini, Raja Juli berencana menggalang investor hijau melalui pertemuan bisnis di São Paulo pada 8 November 2025. Ia juga akan menandatangani nota kesepahaman dengan International Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna meningkatkan kepercayaan dan integritas pasar.
Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebesar 13,4 miliar ton setara CO2 hingga tahun 2050, dengan potensi ekonomi signifikan tergantung harga global. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga integritas karbon Indonesia melalui penandatanganan MoU dengan ICVCM serta promosi proyek-proyek unggulan seperti reforestasi dan perhutanan sosial. Fondasi hukum diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK), menjadi landasan penting untuk mencapai target iklim global dan mengakui unit karbon pasar sukarela.
