Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas sekaligus tenggat waktu krusial hingga akhir Oktober 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L) untuk segera memperbaiki capaian serapan anggaran mereka. Pasalnya, hingga penghujung September 2025, realisasi penyerapan anggaran sejumlah K/L tercatat masih jauh di bawah target 50 persen.
Purbaya menekankan bahwa K/L masih memiliki waktu sekitar 16 hari untuk menggenjot penyerapan anggaran sampai akhir tahun. “Kalau tidak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kami akan mulai realokasi anggaran ke tempat yang lain kalau mereka tidak bisa membelanjakan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025. Ancaman realokasi anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Kementerian Keuangan mencatat, dari 15 K/L dengan alokasi anggaran terbesar, tiga di antaranya menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang memprihatinkan, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian. Badan Gizi Nasional (BGN) baru menyerap Rp 19,7 triliun atau setara 16,9 persen dari outlook sebesar Rp 116,6 triliun. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum baru merealisasikan Rp 41,3 triliun, atau 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertanian juga tertinggal dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 9 triliun, atau hanya 32,8 persen dari outlook Rp 27,3 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut menyoroti tantangan belanja pemerintah di sisa tahun. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membelanjakan Rp 1.292,7 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Sampai dengan akhir September 2025, belanja pemerintah pusat secara keseluruhan telah mencapai Rp 1.589,9 triliun, atau setara 59,7 persen dari outlook total sebesar Rp 2.663,4 triliun.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 800,9 triliun, yang mencapai 62,8 persen dari outlook Rp 1.275,6 triliun. Sementara itu, realisasi belanja non K/L tercatat sebesar Rp 789 triliun, atau 56,8 persen dari outlook Rp 1.387,8 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa percepatan diperlukan di seluruh lini belanja pemerintah.
“Di tiga bulan terakhir, kami melihat perlunya percepatan belanja Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan untuk mencapai outlook,” kata Suahasil. Menurut dia, percepatan belanja ini menjadi krusial tidak hanya untuk memenuhi target, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Pilihan Editor: Alasan Bos BGN Mengembalikan Anggaran Rp 70 Triliun ke Prabowo
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas dengan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi kementerian atau lembaga (K/L) untuk memperbaiki capaian serapan anggaran mereka. Pasalnya, realisasi penyerapan anggaran sejumlah K/L masih jauh di bawah target 50 persen per September 2025. Purbaya mengancam akan merealokasi anggaran K/L yang gagal membelanjakan dananya, dengan menyoroti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian sebagai K/L dengan serapan terendah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah masih perlu membelanjakan Rp 1.292,7 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Hingga akhir September 2025, belanja pemerintah pusat secara keseluruhan baru mencapai 59,7 persen dari outlook total. Percepatan belanja ini krusial tidak hanya untuk memenuhi target, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
