PEMERINTAH sedang menyusun penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan langkah tersebut sebagai antisipasi menjaga defisit APBN imbas perang di Timur Tengah.
Airlangga menjelasakan, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong kenaikan volume produksi batu bara di tengah lonjakan harga komoditas. “Terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026 seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Kenaikan produksi dilakukan lewat penyesuaian atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sedangkan penyesuaian kebijakan besar pajak ekspor masih akan dikaji.
Sehingga, kata Airlanga, pendapatan pemerintah diharapkan dapat naik dengan adanya windfall profit. Windfall profit adalah laba besar yang diperoleh perusahaan atau industri akibat faktor eksternal mendadak di luar kenaikan produktivitas.
Sebelumnya ia sempat menjelaskan bahwa pemerintah bisa mengenakan kenaikan tarif pajak saat terjadi lonjakan harga komoditas. “Jadi kalau dari penerimaan itu pada saat terjadi windfall profit, maka itu bisa kita kenakan windfall tax,” ucapnya saat buka bersama dengan media di kantornya, awal pekan lalu.
Kebijakan ini diterapkan untuk tetap menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah sudah berkomitmen tak akan mengorbankan batas defisit di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menekan subsidi BBM.
Langkah lain yang juga akan dilakukan adalah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk efisiensi. Pemerintah juga sedang merancang kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja untuk penghematan.
Pilihan Editor: Program Utama Prabowo Membuat Prospek Utang Jadi Negatif
