DINAS Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menyoroti angka pengangguran yang signifikan di wilayahnya. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 2.323 jiwa yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Pelajar. Angka ini mencakup 765 lulusan SMK, 624 lulusan SMA, 141 sarjana (S1), 66 diploma (D3), serta 2 magister (S2).
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Erna Nur Setyaningsih, mengungkapkan pada Kamis, 14 Agustus 2025, bahwa sebagian besar angka pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMK. “Angka pengangguran di Kota Yogyakarta terbanyak lulusan SMK,” tegas Erna, menyoroti tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pendidikan vokasi.
Menurut Erna, tingginya angka pengangguran di Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Salah satunya adalah minimnya akses informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja bagi pencari kerja. Selain itu, kemampuan para lulusan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dinilai belum optimal, diperparah dengan koneksi yang belum solid antara lembaga pendidikan dan dunia industri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta tengah menggencarkan berbagai upaya pembenahan. Salah satu inisiatif strategis adalah menghidupkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK). Forum ini, yang bermitra erat dengan pemerintah, dirancang khusus untuk memfasilitasi penempatan calon tenaga kerja, terutama bagi lulusan SMK.
Tidak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja juga proaktif membentuk tim bimbingan jabatan yang secara spesifik menargetkan lulusan SMK. Dalam program inovatif ini, perwakilan dari dunia usaha dilibatkan sebagai mentor untuk membekali para pencari kerja. “Menyiapkan bagaimana lulusan akan bekerja, jadi disambungkan langsung dengan dunia usaha dan industri,” jelas Erna, menunjukkan komitmen untuk menciptakan jembatan yang kuat antara pendidikan dan industri.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerapkan beragam kebijakan komprehensif lainnya guna menekan angka pengangguran. Ini termasuk penempatan tenaga kerja melalui skema Angkatan Kerja Lokal Antar Daerah (AKAD) dan Antar Negara (AKAN), serta program tenaga kerja mandiri (TKM), padat karya infrastruktur, dan pelatihan kompetensi. Sebagai fasilitas tambahan, laman resmi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta kini menyediakan layanan bursa kerja daring yang mudah diakses melalui menu informasi lowongan kerja.
Menyikapi kompleksitas persoalan pengangguran ini, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif. Ia meminta agar data-data milik pemerintah kota dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan riset. “Dengan melibatkan perguruan tinggi, data pengangguran bisa dihidupkan sebagai bahan riset untuk mencari solusi,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan Yogyakarta yang lebih sejahtera.
Ringkasan
Kota Yogyakarta menghadapi masalah pengangguran yang signifikan, dengan 2.323 jiwa belum bekerja pada tahun 2024. Lulusan SMK merupakan penyumbang terbanyak angka pengangguran tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi pekerjaan, kemampuan lulusan yang belum optimal, serta koneksi lemah antara lembaga pendidikan dan industri.
Untuk mengatasi masalah ini, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mengaktifkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) dan membentuk tim bimbingan jabatan yang melibatkan perwakilan dunia usaha. Berbagai program lain seperti AKAD, AKAN, TKM, pelatihan kompetensi, dan bursa kerja daring juga diterapkan. Wali Kota Yogyakarta turut mendorong perguruan tinggi untuk menggunakan data pemerintah kota dalam riset demi menemukan solusi pengangguran.
