Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia berhasil menorehkan pencapaian signifikan dalam struktur kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani secara resmi mengumumkan bahwa penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia akan diberikan secara cuma-cuma (free of charge) oleh Freeport-McMoRan, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.
“Hasil negosiasi menunjukkan pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen saham Freeport secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali,” tegas Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit pada Rabu (8/10/2025). Pernyataan ini menegaskan hasil dari sebuah proses negosiasi strategis yang telah berlangsung intensif.
Rosan menjelaskan, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport-McMoRan tidaklah singkat. Upaya intensif ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setengah tahun, untuk mencapai kesepahaman. “Negosiasi ini bukan baru satu atau dua bulan, tapi sudah lebih dari enam bulan. Sekarang kesepakatannya sudah bisa dibilang tahap finalisasi, dan kedua belah pihak telah sepakat,” paparnya. Proses panjang ini membuktikan adanya pembahasan mendalam sebelum mencapai kesepakatan prinsip yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Selain aspek kepemilikan, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap standar operasional tambang. Rosan menegaskan komitmen untuk menjaga standar keselamatan dan kualitas operasi tambang kelas dunia milik Freeport Indonesia. “Dengan adanya penambahan saham ini, kami akan memastikan aspek keselamatan serta standar world-class mining operation tetap terjaga,” ujarnya. Peningkatan kepemilikan ini diharapkan tidak hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih berfokus menyusun rincian kesepakatan terkait mekanisme implementasi penambahan kepemilikan saham tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan setiap aspek teknis, hukum, dan administratif terakomodasi dengan baik dalam rangka penyelesaian tahap finalisasi.
Senada dengan Rosan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga telah memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya besar untuk mengakuisisi 12 persen saham tambahan di PT Freeport Indonesia (PTFI). Pernyataan Bahlil ini memperkuat narasi bahwa akuisisi ini akan dilakukan dengan biaya seminimal mungkin, menguntungkan keuangan negara.
Bahlil bahkan menyebut bahwa biaya untuk mencaplok 12 persen saham PTFI dari Freeport Mc-MoRan akan sangat murah. “Yang jelas dengan biaya yang semurah-murahnya. Bila perlu valuasi asetnya sangat kecil sekali,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Hal ini mengindikasikan bahwa perhitungan valuasi aset menjadi kunci dalam negosiasi harga yang berhasil mengamankan kepentingan nasional.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia akan mendapatkan tambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia secara cuma-cuma (free of charge) dari Freeport-McMoRan. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan pencapaian ini setelah negosiasi intensif yang berlangsung lebih dari enam bulan. Kesepakatan ini kini memasuki tahap finalisasi, menunjukkan keberhasilan strategis tanpa pengeluaran biaya.
Selain keuntungan finansial, pemerintah berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan dan operasi tambang kelas dunia Freeport Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menegaskan bahwa akuisisi saham tambahan ini akan dilakukan dengan biaya seminimal mungkin, bahkan disebutkan valuasi asetnya sangat kecil. Saat ini, rincian implementasi kesepakatan tersebut masih dalam proses penyusunan akhir.
