Heyyoyo.com – Portal Teknologi, Review, Otomotif, Finansial JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan perkembangan signifikan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahlil menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua akan turut serta mendapatkan bagian dari penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, sebuah proses yang ditargetkan rampung pada Oktober 2025.
Kepastian mengenai porsi saham untuk BUMD Papua ini akan terealisasi setelah tahun 2041. Penyerahan saham tersebut bukan tanpa alasan, melainkan demi memfasilitasi kegiatan eksplorasi lebih lanjut di wilayah tersebut. “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Dan ini supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan,” jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (26/09/2025).
Langkah ini berkaitan erat dengan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport di Indonesia. Meskipun IUPK PTFI sedianya berakhir pada tahun 2041, penambahan kepemilikan saham Indonesia melalui entitas BUMN, Mining Industry Indonesia (MIND ID), akan menjadi pendorong perpanjangan IUPK hingga tahun 2061. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kontrol atas aset strategis nasional.
Menteri Bahlil Ungkap Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Diputuskan Oktober
Menteri Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan akuisisi penambahan saham ini dengan nilai pembelian yang seminimal mungkin. Bahkan, ia menekankan bahwa proses ini diharapkan terjadi tanpa nilai valuasi yang signifikan, atau “semurah-murahnya” bagi pemerintah. “Ya, itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan MIND ID,” imbuhnya, menandakan upaya maksimal untuk mengamankan keuntungan finansial bagi negara.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah berada pada tahap finalisasi divestasi saham Freeport Indonesia. Target ambisius yang dicanangkan adalah penambahan saham Indonesia di atas 10 persen. Apabila target ini berhasil dicapai, kepemilikan saham Indonesia di PTFI yang semula 51,23 persen akan melonjak menjadi setidaknya 61,23 persen, menegaskan mayoritas kepemilikan negara.
Konsekuensinya, porsi saham yang dimiliki oleh Freeport-McMoRan, yang saat ini sebesar 48,77 persen, akan tereduksi. Jika penambahan 10 persen saham berhasil dialihkan ke Indonesia, maka kepemilikan Freeport-McMoRan akan berkurang menjadi sekitar 38,77 persen. Ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia demi kepentingan nasional.
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua akan mendapatkan bagian dari penambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Penyerahan saham ini ditargetkan terealisasi setelah tahun 2041 untuk memfasilitasi eksplorasi di wilayah tersebut. Proses divestasi yang ditargetkan rampung Oktober 2025 ini juga akan mendorong perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga 2061.
Pemerintah menargetkan akuisisi saham tambahan ini dengan nilai seminimal mungkin bagi BUMD Papua dan MIND ID. Kementerian ESDM sedang memfinalisasi penambahan saham Indonesia di atas 10 persen, yang akan meningkatkan kepemilikan negara dari 51,23% menjadi setidaknya 61,23%. Hal ini akan mengurangi porsi saham Freeport-McMoRan menjadi sekitar 38,77%, memperkuat mayoritas kepemilikan Indonesia.
