BADAN Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) mencatat dana yang disalurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama 2025 sebesar Rp 34,64 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah.
“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 31 Desember 2025.
Heru mengatakan selain 278.868 unit rumah tapak, terdapat 3 unit rumah susun yang dibangun. Hunian dibangun oleh 8.113 pengembang yang tergabung dalam 22 asosiasi perumahan, mencakup 13.249 proyek perumahan di 33 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menurut data BP Tapera, penerima dana FLPP selama 2025 meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah (73,63 persen), wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20.814 unit rumah (7,46 persen), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94 persen), lainnya 8.083 unit rumah (2,90 persen) serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01 persen).
Jika dibandingkan pada 2024, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3 persen, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7 persen, Pegawai Negeri Sipil hingga 145,7 persen, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9 persen.
Bank BTN mendominasi penyaluran dana FLPP hingga 132.744 unit rumah (47,60 persen) dari total penyaluran dana FLPP, lalu diikuti Bank Syariah Nasional (59.463 unit rumah/21,32 persen), BRI (32.206 unit rumah/11,54 persen), BNI (15.159 unit rumah/5,44 persen), Mandiri (11.122 unit rumah/3,98 persen) dan diikuti bank penyalur lainnya.
Dari sisi Asosiasi Pengembang Perumahan, Real Estate Indonesia menempati peringkat pertama dengan pembangunan rumah hingga 117.680 unit (42,20 persen), diikuti oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (82.514 unit/29,59 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (37.593 unit/13,48 persen), Asosiasi Pengembang Rumah Nasional (9.522 unit/3,41 persen), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (9.207 unit/3,30 persen), dan diikuti oleh 17 asosiasi perumahan lainnya.
“Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah (22,44 persen),” ujar Heru Pudyo.
Kemudian provinsi lain ada Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), dan Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).
Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi paling tinggi dengan penerima manfaat FLPP sebesar 14.702 unit rumah/19 persen, diikuti Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13 persen), Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11 persen), Kabupaten Karawang (7.097 nit rumah/9 persen), Kota Kendari (6.895 unit rumah/9 persen), Kabupaten Maros (6.233 unit rumah/8 persen), Kota Palembang (6.198 unit rumah/8 persen), Kabupaten Deli Serdang (5.992 unit rumah/8 persen), Kabupaten Kubu Raya (5.246 unit rumah/7 persen) dan Kabupaten Gowa (5.242 unit rumah/7 persen).
Heru Pudyo mengatakan target penyaluran dana FLPP pada 2026 sebanyak 350 ribu unit rumah dengan dana Rp 37,1 triliun. Komposisi anggarannya terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.
“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350 ribu unit rumah di tahun depan,” tuturnya.
Pilihan Editor: Mengapa Buruh Menolak Upah Minimum 2026
