Jakarta, IDN Times – Rencana pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen pada PT Freeport Indonesia melalui badan usaha milik negara (BUMN) hingga kini masih belum menemukan titik terang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa keputusan terkait penambahan saham Freeport tersebut masih belum final.
Pembahasan mengenai opsi penambahan saham ini sejatinya telah bergulir sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Opsi akuisisi tambahan saham Freeport ini merupakan bagian integral dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. “Gini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Salah satu prinsip utama yang ditekankan pemerintah dalam rencana akuisisi saham tambahan ini adalah harga yang serendah mungkin. Bahlil menegaskan bahwa pembelian tersebut tidak harus mengikuti valuasi pasar saat ini, melainkan harus diupayakan agar tidak membebani negara dengan nilai yang terlalu tinggi. “Saya katakan waktu itu tambahan 10 persen itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal,” paparnya, menekankan urgensi efisiensi dalam transaksi ini.
Meski diskusi telah berlangsung lama, Bahlil mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait kelanjutan rencana ini. Ketika disinggung mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan tidak memiliki informasi. “(Progresnya) belum. (Terkait pertemuan dengan Freeport) saya nggak tahu,” tambahnya, menggambarkan stagnasi proses tersebut.
Sebelumnya, Bahlil sendiri pernah menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat rampung pada 2025, dengan harapan paling lambat terealisasi di awal tahun. Namun, ia juga menekankan bahwa penyelesaian kesepakatan ini sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan negosiasi antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan, yang merupakan pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI. “Insya Allah tahun depan paling lambat awal (tahun), Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ringkasan
Rencana pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen pada PT Freeport Indonesia melalui BUMN hingga kini masih belum menemukan titik terang. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa opsi penambahan saham ini telah dibahas sejak ia menjabat Menteri Investasi sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan IUPK. Pemerintah menekankan agar harga akuisisi saham tambahan tersebut dapat serendah mungkin dan tidak membebani negara.
Meskipun diskusi telah berlangsung lama, Bahlil mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait kelanjutan rencana akuisisi ini dan ia tidak memiliki informasi mengenai pertemuan dengan Presiden Direktur Freeport. Sebelumnya, Bahlil sempat menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham ini rampung pada awal 2025. Namun, penyelesaian kesepakatan ini sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan negosiasi antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan.
