JAKARTA — Polemik seputar data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan kembali mencuat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, dengan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka data spesifik simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Sebelumnya, data yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) dari perbankan, mengungkapkan total simpanan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara keseluruhan di bank mencapai Rp233 triliun per September 2025. Dari jumlah tersebut, simpanan pemerintah kabupaten mendominasi dengan Rp134 triliun, diikuti provinsi sebesar Rp60,2 triliun, dan kota dengan Rp39,5 triliun.
Data simpanan pemda yang menjadi sorotan publik ini diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada Senin (20/10/2025). Khusus untuk simpanan provinsi, Pemprov Jabar tercatat sebagai yang terbesar keempat dengan jumlah Rp4,17 triliun. Angka ini masih di bawah DKI Jakarta yang menempati posisi teratas dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun.
Menkeu Purbaya, yang juga hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa data yang dimiliki Mendagri Tito sama persis dengan yang dipegangnya. Hal ini karena sumber data tersebut berasal dari sistem BI yang menghimpun laporan dari seluruh perbankan. Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Gubernur Dedi Mulyadi untuk langsung mengonfirmasi ke bank sentral.
“Tanya saja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian,” jelas Menkeu Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore. Pernyataan ini menegaskan akurasi data yang berasal dari sistem pelaporan perbankan.
Lebih lanjut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyoroti respons Dedi yang mempersoalkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Purbaya kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah secara spesifik mengungkap data simpanan Pemprov Jabar. “Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya enggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri, saya enggak tahu. Jadi saya enggak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda,” tuturnya, merujuk pada cakupan pernyataannya yang bersifat umum.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya pun masih mempertanyakan detail data simpanan pemerintah pusat di perbankan. Saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Bendahara Negara itu sempat membeberkan data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan kategori simpanannya seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka, namun secara gambaran umum. Menkeu yang belum dua bulan menjabat ini menyarankan Dedi untuk memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada flag [uangnya] punya siapa, jenisnya apa deposito, giro, lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan keberatannya. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Dedi membantah pemerintahannya memiliki simpanan dalam bentuk deposito di BJB. Ia mengklaim posisi simpanan Pemprov Jabar di BPD tersebut sebesar Rp2,4 triliun. Dedi menjelaskan bahwa dana Rp2,4 triliun yang tersimpan di rekening BJB tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun, dan bukan sengaja disimpan untuk mendapatkan bunga.
“Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun]. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” kata Dedi, Selasa (21/10/2025). Politisi Partai Gerindra itu bahkan menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. “Saya sudah cek [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” pungkasnya.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi polemik data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan, menegaskan pihaknya tidak pernah membuka data spesifik Pemprov Jawa Barat. Data yang diolah Kemendagri berdasarkan laporan Bank Indonesia menunjukkan total simpanan pemda mencapai Rp233 triliun per September 2025. Dari jumlah tersebut, simpanan provinsi sebesar Rp60,2 triliun, dengan Pemprov Jabar menempati posisi keempat terbesar sebesar Rp4,17 triliun. Purbaya menjelaskan data ini berasal dari sistem BI dan menyarankan Gubernur Dedi Mulyadi mengonfirmasi langsung ke bank sentral.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya membantah pemerintahannya memiliki simpanan deposito di BJB, mengklaim simpanan Pemprov Jabar di bank tersebut adalah Rp2,4 triliun dalam bentuk giro untuk pembiayaan proyek. Dedi lantas menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.
