HIMPUNAN Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai keputusan Fitch Ratings untuk menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Ketua Umum HKI Ahmad Maruf Maulana mengatakan outlook negatif bukan sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat.
Menurut Ahmad, penurunan outlook merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan. “Jika tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya bisa langsung terasa pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, dan kepercayaan investor,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Ahad, 8 Maret 2026.
HKI mengatakan industrialisasi Indonesia saat ini berada pada fase yang sangat menentukan. Sebab, berbagai sektor manufaktur strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, dan industri berbasis hilirisasi membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai sangat besar. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas kebijakan fiskal, konsistensi regulasi, dan kredibilitas tata kelola ekonomi menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan investasi.
Menurut HKI, perubahan persepsi risiko negara dapat berimplikasi langsung pada kenaikan cost of capital bagi proyek industri. “Investor global cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika mereka melihat adanya ketidakpastian kebijakan makroekonomi,” kata Ahmad.
HKI pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat kembali kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Ahmad mengatakan investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan ekonomi Indonesia stabil dan dapat diprediksi. Menurutnya, jika sinyal negatif ini tidak segera ditangani, Indonesia berisiko kehilangan momentum industrialisasi yang sedang dibangun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan indikator makroekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi aman meski Fitch memangkas outlook utang. Purbaya menyebutkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang mencapai 5,11 menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. “Mungkin karena masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa berhitung,” kata Purbaya di kantornya, Jumat, 6 Maret 2026.
Bendahara negara mengatakan pemerintah akan menggunakan semua mesin pertumbuhan untuk memastikan ekonomi berjalan, sehingga keraguan lembaga pemeringkat utang bisa terbantahkan. Purbaya juga mengatakan dia akan bertolak ke luar negeri pada April mendatang untuk menjelaskan kebijakan fiskal Indonesia. Sebagai catatan, April merupakan jadwal untuk pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku tidak berencana ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen. Namun, mengingat situasi saat ini, dia mengatakan pemerintah perlu memaparkan kebijakan fiskal Indonesia. “Jadi April saya akan keluar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita mengerti apa yang dikerjakan,” ujar Purbaya.
Pilihan Editor: Prospek Saham Emiten Setelah Terseret Peringkat Moody’s
