Listrik Belum Merata: 1 Juta Rumah Tangga Tanpa Penerangan di Indonesia

DELAPAN dekade setelah proklamasi kemerdekaan, isu akses listrik yang merata masih menjadi tantangan fundamental di berbagai pelosok Indonesia. Hingga Juni 2025, data dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisam Hutajulu, mengungkapkan bahwa sebanyak 1,28 juta rumah tangga di seluruh Indonesia belum menikmati pasokan listrik. Angka ini, setara dengan 1,49 persen dari total 86,6 juta rumah tangga nasional, menandai pekerjaan besar yang masih menanti untuk mewujudkan pemerataan akses listrik.

Jutaan rumah tangga tanpa listrik tersebut tersebar di 10.068 lokasi, mencakup wilayah krusial seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga berbagai provinsi di kawasan timur Indonesia. Meskipun rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional telah mencapai 98,51 persen, Jisam menegaskan bahwa masih ada jutaan warga yang hak dasarnya terhadap listrik belum terpenuhi. Situasi ini diperparah dengan catatan Kementerian ESDM hingga akhir tahun 2024, di mana 340 kecamatan atau sekitar 6.700 desa belum terhubung dengan jaringan PT PLN (Persero).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyoroti bahwa sebagian besar dari 1,3 juta rumah tangga tersebut masih sangat bergantung pada penggunaan listrik swadaya berbasis bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya operasional yang sangat tinggi. “Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan listrik swadaya, itu pun terbatas, dan berbasis BBM yang harganya mahal,” ujar Bahlil saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, awal Januari lalu. Kondisi ini tentunya membebani perekonomian masyarakat di daerah terpencil.

Untuk mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah, Bahlil memperkirakan bahwa dibutuhkan anggaran sekitar Rp 48 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ia optimis, dengan arahan langsung dari Presiden, target untuk mengalirkan listrik ke setiap dusun, desa, dan kecamatan dapat terealisasi. Sebuah komitmen kuat yang menggarisbawahi prioritas pemerintah terhadap infrastruktur kelistrikan.

Dalam upaya mempercepat elektrifikasi ini, pemerintah sedang menggodok “Program Listrik Desa.” Melalui inisiatif ini, sebanyak 5.758 desa ditargetkan akan teraliri listrik dalam lima tahun mendatang. Bahlil menekankan bahwa listrik adalah hak dasar setiap warga negara, dan program ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan fundamental tersebut.

Program elektrifikasi pedesaan ini dirancang untuk menyalurkan listrik ke 780 ribu rumah tangga melalui pembangunan pembangkit berkapasitas total 394 megawatt. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi prioritas utama, khususnya untuk desa-desa yang berada di lokasi terpencil. Total investasi yang dialokasikan untuk program ambisius ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun, menunjukkan skala dan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan elektrifikasi nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah memprioritaskan elektrifikasi di kawasan timur Indonesia. “Wilayah timur adalah last mile dari elektrifikasi nasional,” tegas Dadan di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Anggaran serta instrumen percepatan penyediaan listrik di daerah-daerah tersebut kini sedang dalam tahap finalisasi, menandakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati terang benderangnya cahaya listrik.

Pilihan Editor: Lamban Realisasi Penyediaan Listrik