Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan pengembang perumahan yang lalai dalam memenuhi komitmen, khususnya terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Seperti dilansir dari Antara, Maruarar Sirait menegaskan saat meninjau rumah subsidi di Kota Serang, Banten, Sabtu, 9 Agustus 2025, “Kalau perumahan-perumahan yang belum ada PSU dan belum diserahkan sama pengembang, silakan laporkan kepada kami.” Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP memiliki direktorat jenderal yang berwenang dan siap menindaklanjuti setiap laporan dari warga yang menemukan pembangunan tidak sesuai kesepakatan. “Laporkan saja, karena kami punya tim yang kuat untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Imbauan tegas ini disampaikan di tengah geliat pemerintah untuk menggelontorkan dana besar bagi sektor perumahan. Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dijadwalkan akan segera diumumkan.
Dana fantastis tersebut ditujukan untuk memacu para pengembang dalam menggencarkan pembangunan. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya tanggung jawab sosial bagi para pengembang. Ia menekankan bahwa orientasi keuntungan semata tidak boleh mengabaikan komitmen terhadap konsumen dan kualitas perumahan. “Pengembang itu pasti pengusaha mau cari untung, tapi juga harus punya tanggung jawab,” ucapnya.
Di sisi lain, Menteri PKP juga memberikan apresiasi kepada pengembang yang menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif. Menurutnya, pengembang yang bersedia berdialog langsung dengan warga, berinteraksi dengan pemerintah setempat, serta berani menerima saran untuk perbaikan adalah contoh yang patut ditiru. “Kalau pengembang itu berani bertemu dengan warganya, ngobrol, ketemu dengan Pak Camat juga, bagus, terbuka. Itu contoh yang baik,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Mengapa Utang Kereta Cepat Sulit Lunas
Ringkasan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan pengembang perumahan yang lalai dalam memenuhi komitmen, khususnya terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP memiliki direktorat jenderal serta tim yang kuat dan siap menindaklanjuti setiap laporan warga yang menemukan pembangunan tidak sesuai kesepakatan.
Imbauan ini disampaikan di tengah rencana pemerintah mengalokasikan dana lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna memacu pembangunan. Meskipun demikian, Maruarar Sirait mengingatkan pengembang akan pentingnya tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap konsumen serta kualitas perumahan, tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
