KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.
Pada tahap II, Dody mengatakan Sekolah Rakyat dirancang akan menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar. Rinciannya terdiri atas 1.872 rombongan SD, 936 rombongan SMP, dan 936 rombongan SMA.
Setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa. Jumlah ini terdiri dari 540 siswa SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA. “Dalam satu lokasi tersedia 36 rombongan belajar,” kata Dody.
Dody menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di berbagai wilayah. Pulau Sumatera ada 26 lokasi dan Jawa 40 lokasi. Kalimantan tersebar di 12 lokasi dan di Sulawesi ada 16 lokasi.
Adapun di Kepulauan Maluku menerima empat lokasi dan Papua tiga lokasi. Bali serta Nusa Tenggara masing-masing satu lokasi. Seluruh sekolah dibangun di atas lahan 5 hingga 10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.
Dody Hanggodo mengatakan setiap Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep boarding school. Fasilitasnya meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, dan pusat pembelajaran digital.
Sekolah juga dilengkapi kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta asrama siswa dan asrama guru. Area hijau dan lansekap disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Adapun tahap II melanjutkan Sekolah Rakyat tahap I yang sudah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tahap II selesai secara bertahap untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Hingga 31 Desember 2025, kata Dody, perkembangan fisik pembangunan tahap II telah mencapai 3,98 persen. Pekerjaan mencakup tahap awal konstruksi dan penyiapan infrastruktur dasar.
Kementerian PU juga memastikan seluruh proyek memenuhi kriteria kesiapan. Persyaratan itu mencakup sertifikat lahan, surat bebas sengketa, dokumen PKKPR, dokumen lingkungan, analisis lalu lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung. “Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan,” kata Dody.
Pilihan Editor: Inflasi Naik di Tengah Daya Beli Masyarakat yang Lesu
