Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja penting ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 10 September 2025. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri panen perdana lobster yang sukses di Modeling Budi Daya Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam. Fasilitas yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini berlokasi strategis di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, menunjukkan potensi besar sektor kelautan Indonesia.
Dalam kunjungannya, Gibran didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi. Dalam sambutannya, Gibran menyoroti keberhasilan budidaya lobster ini yang baru diresmikan tahun lalu namun sudah memberikan hasil yang signifikan. Ia menegaskan bahwa inovasi ini merupakan salah satu pilar peluang ekonomi biru yang luar biasa dan sangat mungkin untuk diaplikasikan di berbagai wilayah lain di Indonesia. “Keberadaan mahasiswa di sini, semoga kegiatan ini bisa melibatkan lebih banyak anak muda dalam pengembangan sektor perikanan,” ujarnya, menekankan pentingnya peran generasi muda.
Lebih lanjut, Gibran mendesak agar peraturan presiden terkait penyelundupan segera difinalisasi. Langkah ini krusial untuk mencegah “kebocoran” sumber daya laut yang merugikan negara. “Perpres terkait penyelundupan harus segera didorong dan difinalkan, agar ke depannya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang merugikan potensi maritim kita,” tegas Wakil Presiden.
Menurut Gibran, potensi ekonomi biru Indonesia sangatlah besar, tidak hanya terbatas pada lobster, tetapi juga komoditas lain seperti ikan napoleon, bawal bintang, dan kerapu macan. “Potensi ini harus terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Presiden,” tambahnya, menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor kelautan.
Senada dengan Gibran, Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyoroti permasalahan penyelundupan benih bening lobster (BBL). Ia menjelaskan bahwa selama ini, BBL sering kali diekspor, baik secara resmi maupun ilegal, tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia. “Dengan adanya budidaya ini, kita kini bisa membesarkan sendiri lobster kita, sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati di dalam negeri,” jelas Titiek.
Dengan keberhasilan program budidaya ini, Titiek berharap praktik penyelundupan BBL akan semakin berkurang atau bahkan hilang. Ia juga mendorong KKP untuk menjalin kerja sama luar negeri yang lebih erat, dengan tujuan agar proses pembesaran BBL dapat sepenuhnya dilakukan di Indonesia, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih mandiri dan menguntungkan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan bahwa potensi budidaya di sektor kelautan secara global sangatlah menjanjikan. Namun, ia menyayangkan keterlibatan Indonesia dalam ekonomi biru masih tergolong kecil. “Pasar seafood dunia nilainya mencapai US$ 404 miliar, sedangkan Indonesia baru berkontribusi US$ 5 miliar. Angka ini masih sangat kecil, padahal potensi kita sangat besar,” pungkas Trenggono, menekankan urgensi untuk mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia.
Pilihan Editor: Problem Klaim Tingkat Pengangguran Terendah Prabowo
Ringkasan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Batam pada Rabu, 10 September 2025, menghadiri panen perdana lobster di Modeling Budi Daya Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam. Gibran menyoroti keberhasilan budidaya ini sebagai pilar penting ekonomi biru dan mendesak finalisasi peraturan presiden terkait penyelundupan untuk mencegah kerugian potensi maritim. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam pengembangan sektor perikanan.
Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menambahkan bahwa budidaya lobster ini dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus mengurangi penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang merugikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut menyampaikan bahwa potensi budidaya kelautan global sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim meskipun memiliki kekayaan laut yang melimpah. Oleh karena itu, optimasi sektor kelautan nasional sangatlah mendesak.
