Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menargetkan keputusan final mengenai divestasi saham kepemilikan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan ditetapkan pada awal Oktober 2025. Langkah strategis ini menjadi kunci dalam negosiasi penting yang melibatkan masa depan operasi tambang raksasa tersebut di Indonesia.
“Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Divestasi saham Freeport ini merupakan salah satu persyaratan krusial bagi PTFI untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, yang saat ini dijadwalkan berakhir pada tahun 2041.
Dasar hukum divestasi ini diperkuat oleh Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid tersebut mensyaratkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan setelah perusahaan memenuhi sejumlah kriteria, termasuk perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, minimal 10 persen dari total kepemilikan saham, kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tengah mengupayakan negosiasi dengan Freeport McMoran, induk perusahaan PTFI, untuk memperoleh porsi saham yang lebih tinggi dari ambang batas tersebut, menargetkan angka hingga 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” tambahnya. Nantinya, hasil divestasi saham tambahan ini juga direncanakan akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, dengan skema yang mulai berlaku pada tahun 2041.
Bahlil menekankan pentingnya percepatan kepastian divestasi ini demi kelancaran kegiatan eksplorasi Freeport. Ia mengingatkan bahwa proses eksplorasi tambang bawah tanah jauh berbeda dan lebih panjang daripada tambang terbuka, membutuhkan waktu antara 10 hingga 16 tahun. Sebagai contoh, produksi Freeport pada tahun 2020–2021 merupakan hasil dari eksplorasi yang telah dilakukan sejak tahun 2004. Tanpa perpanjangan izin yang segera, puncak produksi Freeport diproyeksikan hanya sampai tahun 2035, yang setelah itu akan mengalami penurunan signifikan.
Penurunan produktivitas ini akan berdampak serius pada pendapatan negara, jumlah lapangan pekerjaan, dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan Freeport McMoran terus dijalin pemerintah. Lebih lanjut, pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun, yakni hingga tahun 2061, melampaui masa kontrak saat ini yang berakhir pada 2041. Bahlil juga telah melaporkan peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ini kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menginstruksikan percepatan komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan.
Menteri ESDM memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif sangat murah. Hal ini dikarenakan nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis. “Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkas Bahlil, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi kepentingan nasional dan daerah.
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan keputusan final mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada awal Oktober 2025. Langkah ini merupakan syarat penting bagi PTFI untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang saat ini berakhir pada tahun 2041. Pemerintah berupaya menegosiasikan porsi saham hingga 12% dari Freeport McMoran, melebihi ambang batas minimal 10% sesuai PP No. 25 Tahun 2024, dengan rencana alokasi saham tambahan untuk BUMD Papua mulai tahun 2041.
Percepatan divestasi ini krusial untuk kelancaran eksplorasi dan menjamin kelangsungan produksi PTFI hingga 2061, guna menghindari penurunan pendapatan negara dan ekonomi daerah pasca-2035. Bahlil menyatakan valuasi tambahan saham sangat murah karena nilai buku aset Freeport yang tipis, dan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan negosiasi. Tujuannya adalah memastikan kesepakatan terbaik bagi kepentingan nasional dan daerah.
