Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus membayangi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap percaya diri bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen (year on year/yoy) pada tahun 2025 dapat tercapai. Optimisme ini didasarkan pada implementasi serangkaian kebijakan strategis dan persiapan instrumen kebijakan yang dirancang khusus untuk memacu pemulihan ekonomi.
Menurut Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, beberapa kebijakan kunci telah digulirkan sejak kuartal III-2025 dengan tujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi “8+4+5”, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami optimis target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen dapat direalisasikan. Kunci pencapaian ini terletak pada efektivitas kebijakan yang telah dan akan terus kami implementasikan hingga beberapa bulan mendatang,” tegas Andriansyah dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Penguatan Likuiditas Perbankan untuk Sektor Riil
Salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara pada awal September lalu. Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi likuiditas sektor perbankan nasional, memungkinkan bank-bank di Indonesia mengatasi potensi masalah likuiditas di pasar.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kembali mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp76 triliun yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suntikan dana segar ini diharapkan dapat memicu perbankan untuk lebih proaktif dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, yang pada gilirannya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Dengan peningkatan likuiditas ini, sektor perbankan diharapkan mampu memperluas pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong investasi yang sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Di sisi pasokan, kami meningkatkan likuiditas secara bertahap, dimulai dengan Rp200 triliun dan kemudian ditambah Rp76 triliun,” jelas Andriansyah.
2. APBN Sebagai Katalis Pendorong Ekonomi
Andriansyah juga menekankan pentingnya peran instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial sebagai katalisator utama perekonomian.
“Kami menyadari bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah vital. Meskipun tidak semua belanja negara secara langsung terhitung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi, APBN memiliki peran penting sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” paparnya.
3. Pentingnya Peran Swasta dan Mengatasi Hambatan Investasi
Pemerintah mengakui bahwa peran sektor swasta sangat penting dalam memajukan perekonomian. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
“Kami terus melakukan deregulasi secara berkelanjutan. Saat ini, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah memiliki tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja pertama fokus pada percepatan anggaran, Pokja kedua bertugas mengatasi bottlenecking atau hambatan, dan Pokja ketiga fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua yang menangani bottlenecking, kami berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai hambatan dari sisi pasokan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan terus berupaya mengelola anggaran negara secara lebih efektif dan efisien, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap alokasi anggaran.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2% dapat tercapai. Optimisme ini didasarkan pada implementasi kebijakan strategis seperti pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran APBN sebagai katalisator utama perekonomian dan mengakui pentingnya peran sektor swasta. Deregulasi terus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif, serta mengatasi hambatan investasi melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah.
