YOGYAKARTA – Kepala Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FK-KMK UGM, Yayi Suryo Prabandari, kembali menyuarakan desakan mendesak kepada pemerintah. Ia meminta agar kebijakan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) segera direalisasikan. Dorongan ini mengemuka seiring dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk memasukkan kebijakan cukai MBDK ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang telah dicapai melalui rapat kerja bersama pada Agustus 2025. Pernyataan ini disampaikan Yayi di Yogyakarta, Minggu, 21 September 2025.
Menurut Yayi, lonjakan kasus diabetes di Indonesia bukanlah masalah sepele dan sebagian besar dipicu oleh tingginya konsumsi MBDK. Minuman jenis ini, dengan kadar gula yang tinggi dan aksesibilitas yang sangat mudah, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat. “Konsumsi gula masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak,” tegas Yayi, menyoroti urgensi tindakan.
Ia merujuk pada data Riskesdas 2023 dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan gambaran mengkhawatirkan: prevalensi diabetes di Indonesia telah mencapai 11,3 persen, sebuah peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Yayi menegaskan, “Salah satu pemicunya minuman berpemanis dalam kemasan dengan kadar gula tinggi dan harga murah,” yang membuatnya sangat menarik bagi konsumen.
Dalam pandangannya, kebijakan cukai menjadi instrumen efektif untuk menekan tingkat konsumsi. Dengan naiknya harga minuman berpemanis akibat cukai, masyarakat diharapkan akan berpikir ulang sebelum membeli, sehingga mengurangi frekuensi konsumsi. Sebagai contoh keberhasilan, Yayi menyebut Australia, yang berhasil menurunkan prevalensi diabetes melalui penerapan kebijakan serupa.
Meskipun wacana cukai MBDK telah bergulir sejak tahun 2016, hingga kini kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Yayi menduga bahwa ada sejumlah faktor yang menjadi penghambat, termasuk pertimbangan ekonomi serta kuatnya tekanan dari industri produsen minuman berpemanis. “Ada kemungkinan negosiasi dari perusahaan produsen minuman berpemanis. Mereka khawatir ketika cukai diterapkan, produksi ikut menurun,” ujarnya, mengindikasikan adanya lobi-lobi di balik layar.
Namun demikian, Yayi menekankan bahwa cukai bukanlah satu-satunya instrumen untuk menekan kasus diabetes. Edukasi publik yang komprehensif juga sangat diperlukan, baik melalui media massa, tenaga kesehatan, kader masyarakat, maupun program-program pengabdian masyarakat. “Instrumen kebijakan efektif, tetapi akan lebih efektif bila disertai edukasi soal hidup sehat, pengurangan gula, serta dampak penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung,” pungkas Yayi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Pilihan editor: Bukti Minyak Babi dalam Ompreng Makan Bergizi Gratis
Ringkasan
Yayi Suryo Prabandari dari UGM mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Dorongan ini dilatarbelakangi oleh lonjakan kasus diabetes di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 11,3% menurut data Riskesdas 2023. Konsumsi MBDK yang tinggi gula dan mudah diakses dinilai sebagai pemicu utama peningkatan angka diabetes tersebut.
Penerapan cukai diharapkan efektif menekan konsumsi MBDK melalui kenaikan harga, mirip dengan keberhasilan di Australia. Meski wacana cukai MBDK telah ada sejak 2016, implementasinya terhambat oleh pertimbangan ekonomi dan tekanan industri. Yayi juga menekankan bahwa cukai perlu disertai edukasi publik yang komprehensif tentang hidup sehat dan pengurangan gula untuk penanganan diabetes yang lebih efektif.
