Dana Pemerintah Rp 200 T Ditarik dari BI: Skema & Dampaknya

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang signifikan untuk menyuntik likuiditas ke sistem perbankan nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan rencana penarikan dana senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk kemudian ditempatkan di perbankan. Pernyataan penting ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada hari Rabu (10/9), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong roda perekonomian.

Mendalami detail kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa skema penempatan dana Rp 200 triliun ini akan mengadopsi model yang serupa dengan pembiayaan yang telah berhasil diterapkan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) atau KDMP. Sebagai informasi pendukung, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan Rp 16 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khusus untuk mendukung Kopdes Merah Putih. Dukungan ini bahkan akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun 2026 dengan tambahan Rp 67 triliun, membawa total komitmen mencapai Rp 83 triliun untuk koperasi desa.

Febrio menambahkan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian, yang pada akhirnya diharapkan dapat diterjemahkan menjadi penyaluran kredit yang lebih agresif. Kredit inilah yang akan berfungsi sebagai motor penggerak vital bagi roda perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Febrio usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dengan potensi alokasi dana mencapai Rp 200 triliun ini, pemerintah bercita-cita untuk menjangkau program-program pembangunan yang lebih komprehensif dan berdampak luas. Febrio juga mengonfirmasi bahwa sumber dana utama untuk inisiatif ini akan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih tersimpan di Bank Indonesia.

Meskipun demikian, Kemenkeu menekankan pentingnya persiapan tata kelola yang matang. Febrio menyatakan bahwa regulasi komprehensif yang akan menjadi payung hukum bagi kebijakan penempatan dana ini sedang dalam proses penyusunan. Ia menambahkan, “Kami masih memiliki likuiditas yang signifikan untuk disalurkan ke perbankan, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk program-program kebijakan fiskal inovatif demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, kami tengah merampungkan peraturannya.”

Penting untuk digarisbawahi, Febrio secara tegas mewanti-wanti agar penempatan dana ini tidak disalahgunakan oleh perbankan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Tentunya kami tidak menginginkan perbankan menggunakan dana ini untuk membeli SBN, karena hal itu akan kontraproduktif terhadap tujuan utama kebijakan,” tegasnya, sekaligus menegaskan kembali pentingnya regulasi yang tengah disusun.

Saat ini, Kemenkeu masih dalam tahap pengkajian intensif untuk menentukan bank-bank penerima dana, yang akan mencakup baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank swasta, beserta alokasi spesifik untuk masing-masing institusi. Sebagai pengingat akan urgensi kebijakan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menegaskan bahwa penarikan dana Rp 200 triliun dari BI bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan kinerja perekonomian nasional.

Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pandangannya, mengidentifikasi lambatnya realisasi belanja pemerintah sebagai salah satu penyebab utama ‘kekeringan’ dalam sistem keuangan, yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Saya melihat sistem finansial kita agak kering, sehingga ekonomi melambat. Selama dua tahun terakhir, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, dan ini sebagian diakibatkan oleh kesalahan kebijakan, baik di ranah moneter maupun fiskal. Di sinilah Kementerian Keuangan dapat memainkan peran krusial,” jelas Purbaya. Ia menguraikan lebih lanjut bahwa dana pemerintah ini akan dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan, mendorong mereka untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Selain itu, percepatan belanja kementerian/lembaga juga menjadi fokus utama sebagai strategi pelengkap untuk secara optimal menggerakkan roda ekonomi nasional.