CENTER of Economic and Law Studies (Celios) menilai penundaan konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN Kita) menandakan bahwa akses informasi publik soal anggaran semakin terbatas. Menurut Celios, informasi yang disampaikan secara berkala perihal kinerja penerimaan negara, belanja, hingga pembiayaan utang pemerintah menjadi kunci kepercayaan publik.
Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan penundaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menutupi kondisi APBN kepada khalayak luas. “Keputusan penundaan semakin membawa ekonomi Indonesia menuju ketidakpastian karena informasi menjadi terbatas,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 1 Mei 2026.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, justru dengan menunda konferensi pers APBN Kita, investor akan berspekulasi terhadap kinerja fiskal. Situasi tersebut, menurutnya, akan merugikan kepercayaan pasar terhadap manajemen kebijakan fiskal pemerintah. Ia mendorong pemerintah untuk bersikap terbuka, apapun kondisinya.
Celios juga mengatakan, ketika pemerintah tidak secara rutin menjelaskan kondisi APBN, ruang pengawasan publik semakin terbatas. “Ini berbahaya, terutama di tengah tekanan melemahnya kurs rupiah, kacaunya penggunaan anggaran proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan ketidakpastian global akibat perang Iran,” tutur Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers APBN Kita pada Rabu, 29 April 2026. Namun, konferensi pers tersebut dibatalkan. Kementerian kemudian mempublikasikan materi APBN Kita melalui laman resmi pada Kamis, 30 April 2026.
Namun publikasi itu kemudian ditarik kembali karena Kementerian Keuangan mengagendakan konferensi pers tetap digelar. “Sebelumnya kami mohon maaf untuk men-takedown sementara Siaran Pers dan Slide Materi APBN Kita periode Maret 2026, dikarenakan Konferensi Pers APBN Kita akan dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2026,” demikian bunyi keterangan Biro Komunikasi Layanan dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada Kamis malam, 30 April 2026.
Sebelumnya Kementerian Keuangan juga mengumumkan penundaan konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang rencananya digelar 30 April 2026. Kementerian Keuangan menyatakan permohonan maaf namun tak menjelaskan alasan penundaan tersebut dan kapan konferensi pers KSSK akan kembali digelar.
Tempo berupaya mengonfirmasi soal perubahan keputusan ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, namun tak direspons hingga berita ini ditulis.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Kejanggalan Pengadaan Sepeda Motor MBG
