KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani merespons rencana pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta setelah libur Lebaran.
Menurut Shinta, langkah ini tak bisa diterapkan seragam. “Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil, seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik,” ucapnya kepada Tempo, Minggu, 22 Maret 2026.
Kehadiran langsung dari tenaga kerja dan mobilitas operasional dibutuhkan oleh sektor-sektor usaha ini agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Namun. menurut dia, ada beberapa sektor yang bisa fleksibel menerapkan WFH, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif.
Selain dilihat per sektor, menurut Shinta, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak. Apindo menilai pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan agar perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya.
Shinta menambahkan perlu kajian mendalam dan ruang diskusi dengan pengusaha jika wacana kebijakan WFH itu diterapkan bagi swasta setelah Lebaran. “Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN dan diimbau pula untuk sektor swasta. “(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga pada Sabtu, 21 Maret 2026, seperti dikutip dari Antara.
Kebijakan WFH hanya akan berlaku satu hari dalam sepekan. Airlangga menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
Bekerja dari rumah menjadi langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah yang meyababkan lonjakan harga minyak dunia beberapa waktu belakangan. Pemerintah memandang penghematan bahan bakar minyak (BBM) diperlukan dalam kondisi ini.
Pilihan Editor: Mana Lebih Untung: Kesepakatan Dagang atau Tarif Trump
