Ekonom terkemuka dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Irhamna, secara tegas mengingatkan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menerapkan disiplin fiskal yang ketat. Pengelolaan keuangan negara yang cermat dan terkontrol sangat krusial untuk mencegah risiko kas negara menjadi sumber dana tak terbatas bagi segala keperluan tanpa batasan yang jelas. “Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’ yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,” ucap Ariyo dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa, 9 September 2025.
Ariyo, yang juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, menekankan pentingnya setiap kebijakan fiskal diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana. Pendekatan ini bertujuan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkesinambungan, sekaligus efektif dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya perlu mendorong kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu. “Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap dinamika pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” imbuhnya, menggarisbawahi peran vital Kemenkeu dalam stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Prioritas jangka pendek bagi Menteri Keuangan baru, menurut Ariyo, harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, diiringi dengan menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi ini, beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang konkret dapat segera diterapkan. Di antaranya adalah peningkatan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga mendorong daya beli.
Selain itu, Ariyo juga menyarankan Purbaya untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen, dengan sisa 1 persen ditanggung oleh pemerintah melalui PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Langkah ini diyakini mampu menjaga daya beli rumah tangga agar tetap kuat, tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara yang vital.
Sebagai informasi, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Sehari pasca-pelantikan tersebut, pasar merespons dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menanggapi fluktuasi pasar ini, Ariyo menilai penurunan IHSG merupakan reaksi pasar yang wajar dan lumrah. Menurutnya, pasar membutuhkan waktu untuk mencerna dan menilai arah kebijakan baru yang akan diusung. “Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” jelasnya, memberikan perspektif menenangkan terhadap gejolak awal pasar.
Pilihan editor: Jalan Berbatu Menteri Keuangan Baru
Ringkasan
Ekonom Indef, Ariyo Irhamna, mengingatkan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjaga disiplin fiskal agar APBN tidak menjadi “ATM tanpa batas.” Ariyo menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang terukur, tepat sasaran, dan terencana demi APBN yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang responsif.
Sebagai prioritas jangka pendek, Ariyo menyarankan pemulihan ekonomi dengan menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Ia mengusulkan peningkatan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun dan penurunan tarif PPN menjadi 10% (1% ditanggung pemerintah) untuk mendorong daya beli. Purbaya Yudhi Sadewa dilantik pada 8 September 2025, dan penurunan IHSG pasca-pelantikan dianggap Ariyo sebagai reaksi pasar yang wajar terhadap ketidakpastian awal.
