MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri galangan kapal menghadapi tantangan berupa kurangnya pesanan atau demand pembangunan kapal.
“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru,” kata Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Oleh karena itu, Agus mendorong agar kebijakan pemerintah bisa menciptakan permintaan yang berkelanjutan.
Politikus Golkar itu mengatakan, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan sejumlah kebijakan. Misalnya penyederhanaan perizinan, pembiayaan berbunga rendah, perluasan penugasan khusus ekspor (PKE), dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal.
Ia pun berharap kebijakan penetapan pelabuhan entry point bagi produk impor tertentu mampu menggerakkan permintaan terhadap angkutan laut nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa meningkatkan kebutuhan armada kapal domestik, memperkuat asas cabotage, dan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan industri galangan kapal dan industri pendukungnya.
Selain kurangnya permintaan, Agus menyatakan industri galangan kapal menghadapi tantangan struktural berupa tingginya ketergantungan impor bahan baku dan komponen kapal. Menurut Agus, ketergantungan ini berdampak terhadap kekuatan rantai pasok domestik.
Ia berharap sejumlah aturan seperti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pengadaan kapal pemerintah dan BUMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 dapat menstimulasi pertumbuhan industri komponen kapal nasional.
Agus menyatakan penguatan industri galangan kapal menjadi kewajiban strategis karena sektor ini memiliki efek ganda terhadap subsektor ekonomi.
Ia menjelaskan, industri galangan kapal melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri seperti bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, sumberdaya manusia, teknologi, infrastruktur hingga jasa logistik.
Kementerian Perindustrian mencatat saat ini Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Kementerian Perindustrian menyatakan ratusan galangan kapal memiliki puluhan ribu tenaga kerja dan fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga kapasitas besar.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah untuk industri galangan kapal nasional, terutama pada program peremajaan kapal. Masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun justru tidak terserap.
Padahal, optimalisasi pesanan domestik sangat penting untuk mendongkrak daya saing global industri tersebut. “Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Purbaya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 11 Fabruari 2026.
Purbaya menyebut anggaran untuk pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan, namun belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri. “Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat,” ucapnya.
Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan dana pembangunan kapal dalam negeri yang disinggung Purbaya bersumber dari pinjaman luar negeri.Di unggahan Instagramnya, Trenggono menyatakan dana tersebut berasal dari pemerintah Inggris. “Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono yang dikutip Rabu, 11 Februari 2026.
Trenggono menyertakan tangkapan layar foto Purbaya. Beserta narasi tulisan komentar Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair, namun industri dalam negeri belum menerima pesanan. Trenggono juga menyindir Purbaya agar mengecek kembali ke bawahannya sumber pendanaan tersebut. “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” ucap Trenggono.
Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah mendapat dukungan Inggris untuk membangun 1.500 kapal ikan. Kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk meningkatkan ekonomi maritim di tanah air. Prabowo menyampaikan informasi tersebut setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London pada Selasa, 20 Januari 2026 waktu setempat.
“Di bidang maritim, mereka (Inggris) akan dukung rencana kita untuk membangun 1.500 kapal ikan,” kata Prabowo dalam siaran media sosial Sekretariat Presiden.
Hingga berita diturunkan, Kementerian Keuangan belum menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal dana pembangunan kapal. Tempo telah mencoba meminta tanggapan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, namun dia belum merespons.
Pilihan Editor: Apa Urgensi Kapal Baru Pelni
