Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk area rencana proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Langkah strategis ini ditempuh Kemenhub guna memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut, yang diharapkan menjadi pendorong vital bagi perekonomian daerah.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, 2 November 2025, menegaskan komitmen pemerintah. “Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatera Selatan secara keseluruhan,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Pengambilalihan lahan ini didahului dengan penandatanganan kesepakatan penting. Sebelumnya, pada Jumat, 31 Oktober 2025, Kemenhub dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah meneken kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dudy Purwagandhi juga turut menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan pelabuhan baru tersebut.
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat ini dijadwalkan akan dimulai pada awal tahun 2026 dan diproyeksikan selesai dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun. Pelabuhan modern ini rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 59,5 hektare. Proyek ambisius ini telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, dengan harapan dapat menjadi pelabuhan utama yang menopang perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Mendorong kelancaran dan keberhasilan proyek, Dudy Purwagandhi mengajak semua pihak terkait untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. “Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif dan penuh integritas,” pungkasnya.
Dari sisi daerah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut menggarisbawahi urgensi pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat. Menurutnya, hal ini menjadi krusial mengingat kondisi Pelabuhan Boom Baru, yang selama ini menjadi tumpuan utama provinsi, kini sudah tidak lagi memadai untuk mendukung aktivitas logistik yang semakin padat.
Lokasi Pelabuhan Boom Baru yang berada di tengah kota telah menimbulkan berbagai permasalahan. Arus lalu lintas kendaraan bertonase besar dari dan menuju pelabuhan kerap memicu kemacetan lalu lintas parah dan meningkatkan potensi kecelakaan. Lebih jauh lagi, Gubernur Herman Deru menjelaskan bahwa pelabuhan eksisting ini menghadapi kendala pendalaman sungai yang signifikan, mengakibatkan kapal berukuran besar tidak dapat bersandar dan beroperasi secara optimal, sehingga berdampak pada efisiensi proses bongkar muat.
Inefisiensi ini menjadi ironi, mengingat Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan potensi ekonomi yang sangat besar, didukung oleh lahan sawit seluas 1,4 juta hektare, kontribusi 30 persen terhadap produksi karet nasional, serta cadangan sumber daya batu bara yang melimpah. Oleh karena itu, Herman Deru berharap, “Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.” Ini akan secara langsung mendukung sektor-sektor unggulan provinsi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Pilihan Editor: Beban Baru Pemerintah Daerah Setelah TKD Dipangkas: Utang APBN
Ringkasan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas maritim, meningkatkan distribusi logistik, dan mendorong perekonomian daerah. Penyerahan HPL ini telah ditandatangani Kemenhub dan Gubernur Herman Deru, dengan jadwal pembangunan dimulai pada awal tahun 2026 di lahan seluas 59,5 hektare.
Pelabuhan baru ini sangat dibutuhkan karena Pelabuhan Boom Baru yang eksisting sudah tidak memadai, menyebabkan kemacetan dan kendala bagi kapal besar. Sebagai Proyek Strategis Nasional, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru diharapkan dapat mengatasi inefisiensi logistik. Dengan demikian, biaya logistik dapat ditekan, mendukung potensi ekonomi Sumatera Selatan, serta memperlancar arus barang demi pertumbuhan ekonomi provinsi.
