Kementerian Koperasi tengah menggodok sebuah skema inovatif untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit hasil sitaan pemerintah. Inisiatif strategis ini akan dilaksanakan dengan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan, berkolaborasi erat dengan PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah perusahaan pelat merah yang memiliki keahlian di sektor perkebunan.
Ahmad Zabadi, Sekretaris Kementerian Koperasi, menjelaskan bahwa dalam rancangan skema tersebut, Agrinas Palma akan memegang peran sebagai “inti usaha,” bertindak sebagai motor penggerak utama. Sementara itu, koperasi-koperasi desa, khususnya KDMP, akan berfungsi sebagai “plasma” yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan lahan kelapa sawit di tingkat desa, menciptakan sinergi antara entitas besar dan komunitas lokal.
“Secara garis besar, konsep yang kami usung menempatkan Agrinas Palma sebagai inti dan koperasi-koperasi desa sebagai plasmanya. Namun, detail teknis implementasi model kemitraan ini masih terus kami finalisasi,” ungkap Ahmad Zabadi saat memberikan keterangan dalam sebuah media briefing yang diselenggarakan di Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 24 Oktober 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen Kemenkop untuk merancang sistem yang matang.
Saat ini, tim dari Kementerian Koperasi dan Agrinas Palma tengah berkoordinasi secara intensif. Fokus utama koordinasi ini adalah untuk menyusun model dan desain pengelolaan perkebunan kelapa sawit sitaan yang paling efektif. Setelah rancangan akhir tersusun, barulah akan ditetapkan pembagian peran yang jelas antara koperasi dan perusahaan pelat merah tersebut dalam aspek operasional pengelolaan lahan, memastikan efisiensi dan akuntabilitas.
Ahmad menekankan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit dikenal sebagai industri padat modal dengan nilai investasi yang substansial serta melibatkan beragam pemangku kepentingan. Oleh karena itu, agar program ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya, diperlukan fondasi kemitraan usaha yang kokoh, solid, dan didukung oleh pengalaman mumpuni dari kedua belah pihak.
Meskipun demikian, ada satu aspek krusial yang masih dalam pembahasan mendalam. Ahmad belum dapat memberikan kepastian apakah lahan-lahan kelapa sawit ini nantinya bisa dijadikan jaminan kredit oleh pihak koperasi. Hal ini bergantung pada bentuk hak pengelolaan lahan yang akan diberikan, yang saat ini masih terus didiskusikan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kami belum dapat memastikan format penyerahan lahan kepada koperasi. Jika nanti diputuskan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), maka secara prinsip seharusnya dapat (dijadikan jaminan). Namun, seluruh skema ini, termasuk potensi jaminan kredit, akan terus kami bicarakan lebih lanjut bersama Agrinas Palma dan seluruh pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik,” pungkas Ahmad, menandakan bahwa proses perumusan kebijakan ini memerlukan kehati-hatian.
Ringkasan
Kementerian Koperasi sedang menyiapkan skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit hasil sitaan pemerintah. Inisiatif ini akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pelaksana di lapangan, berkolaborasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Dalam konsepnya, Agrinas Palma akan berperan sebagai “inti usaha”, sementara KDMP berfungsi sebagai “plasma” yang mengelola lahan di tingkat desa.
Rancangan detail teknis kemitraan ini masih dalam tahap finalisasi oleh Kemenkop dan Agrinas Palma untuk menyusun model pengelolaan yang efektif. Koordinasi intensif sedang dilakukan untuk penetapan peran operasional yang jelas. Namun, kepastian apakah lahan dapat dijadikan jaminan kredit oleh koperasi masih dibahas, bergantung pada bentuk hak pengelolaan lahan yang akan diberikan.
