Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, pada Sabtu, 25 Oktober 2025, melontarkan peringatan keras terkait pengelolaan aliran dana jumbo sebesar Rp 216 triliun yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Huda menekankan pentingnya kehati-hatian ekstrem dalam pemanfaatan dana ini, mengingat potensi risiko tinggi yang mengintai.
Berdasarkan kajian mendalam Celios, Nailul mengungkapkan bahwa program pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih memiliki tingkat risiko gagal bayar utang yang signifikan, diperkirakan mencapai 4-5 persen per tahun. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil, mengingat total dana yang akan disalurkan. Pembiayaan fantastis senilai Rp 216 triliun ini bersumber dari dua pilar utama: Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun yang telah dialihkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), ditambah alokasi anggaran Rp 16 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dengan proyeksi risiko tersebut, Nailul menghitung bahwa jika seluruh Rp 216 triliun disalurkan ke Kopdes Merah Putih, potensi kerugian akibat gagal bayar bisa mencapai angka mengejutkan Rp 10 triliun. Lebih lanjut, ia menyoroti skema penjaminan yang ditetapkan, yaitu melalui dana desa dengan batasan tertentu. Menurut Nailul, ini adalah beban tambahan yang berat bagi dana desa, yang saat ini sudah menopang berbagai amanah penting mulai dari pembangunan infrastruktur, operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga penyaluran bantuan sosial. Mewajibkan dana desa menjadi jaminan gagal bayar utang Kopdes Merah Putih, ia peringatkan, akan berujung pada terhambatnya pembangunan di tingkat desa, stagnasi kemajuan, dan memperparah kemiskinan. “Pemerintah harus bertanggung jawab apabila pembangunan dari mulai aktor terkecil (pemerintah desa) akan berjalan di tempat, kemiskinan akan semakin parah,” tegasnya.
Kewaspadaan Nailul Huda ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Kamis, 23 Oktober 2025, telah mengonfirmasi penandatanganan surat terkait pinjaman Himbara ke Koperasi Merah Putih yang akan dijamin oleh dana desa. Pernyataan Purbaya tersebut disampaikan usai rapat penting bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menandakan langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan program pembiayaan ini.
Purbaya menjelaskan secara detail mekanisme pembiayaan ini dari sudut pandang pemerintah. “Pokoknya kan kami sediakan uang Rp 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahkan atau disalurkan ke Kopdes Merah Putih, maka otomatis saya hanya men-charge 2 persen,” ujarnya. Skema ini, menurut Purbaya, akan langsung mengikuti pola pembiayaan Kopdes Merah Putih, sehingga tidak akan ada masalah dari segi anggaran. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa kombinasi Rp 200 triliun dari Himbara dan Rp 16 triliun dari APBN 2025 merupakan dana yang sangat besar dan siap disalurkan jika dibutuhkan oleh Kopdes Merah Putih, menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap kelancaran program ini.
Ringkasan
Ekonom Celios, Nailul Huda, memperingatkan adanya risiko tinggi dalam pengelolaan dana sebesar Rp 216 triliun yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menurut kajian Celios, program ini memiliki potensi gagal bayar utang 4-5 persen per tahun, yang dapat mengakibatkan kerugian hingga Rp 10 triliun jika seluruh dana disalurkan. Dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan alokasi APBN 2025. Huda juga menyoroti skema penjaminan melalui dana desa, yang dianggapnya akan sangat memberatkan dan berpotensi menghambat pembangunan serta memperparah kemiskinan di tingkat desa.
Kewaspadaan ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penandatanganan surat terkait pinjaman Himbara ke Kopdes Merah Putih yang akan dijamin oleh dana desa. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Rp 200 triliun di perbankan dan akan men-charge 2 persen saat dana disalurkan ke koperasi. Ia menegaskan ketersediaan dana besar dari Himbara dan APBN 2025 siap untuk Kopdes Merah Putih, menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap kelancaran program tersebut.
