Mikroplastik di Air Hujan Jakarta! DKI Genjot Kendali Limbah Plastik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengambil langkah strategis dengan memperkuat program pengendalian sampah plastik secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Upaya ini mencakup pemantauan terpadu terhadap kualitas udara dan air hujan, sebuah inisiatif vital di tengah kekhawatiran lingkungan global.

Langkah proaktif DLH DKI Jakarta ini merupakan respons cepat terhadap temuan mengkhawatirkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian BRIN mengidentifikasi adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di wilayah Ibu Kota, sebuah indikasi bahwa polusi plastik telah mencapai dimensi yang tak terduga.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan urgensi temuan ini. “Kami memandang hasil penelitian BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang memerlukan tanggapan cepat dan kolaboratif dari semua pihak. Polusi plastik kini bukan lagi isu yang terbatas pada laut atau sungai, namun telah merambah hingga ke langit Jakarta,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 18 Oktober.

Asep menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah lama berkomitmen dalam menekan volume sampah plastik sekali pakai. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakarta Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan juga diperluas, dengan target ambisius pengurangan sampah sebesar 30% langsung dari sumbernya.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga aktif memperluas jaringan bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta mendukung inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan limbah plastik tidak lagi mencemari lingkungan terbuka, tetapi dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Upaya mengurangi sampah plastik harus dimulai dari akarnya – mencakup sektor rumah tangga, industri, hingga jasa. Ini adalah tanggung jawab kolektif; setiap individu memegang peran penting dalam perubahan ini,” tambah Asep, menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat.

Pantau Mikroplastik Lewat Platform JEDI

Dalam rangka memperluas jangkauan pemantauan, DLH DKI Jakarta kini berkoordinasi erat dengan BRIN. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan ke dalam sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform canggih berbasis data untuk memantau kualitas lingkungan. Diharapkan, hasil pengukuran yang akurat ini akan menjadi pijakan kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan polusi plastik di udara.

Sebagai bagian dari strategi komprehensif, Pemprov DKI juga akan meluncurkan kampanye publik bertajuk “Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi”. Kampanye ini dirancang untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat luas agar secara aktif mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, membiasakan diri memilah sampah, serta menghindari praktik pembakaran limbah sembarangan yang merugikan lingkungan.

“Kondisi langit Jakarta saat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk mengelola bumi dengan lebih bijaksana. Sesungguhnya, perubahan perilaku kolektif masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi krisis lingkungan ini,” tutur Asep, menekankan esensi dari kesadaran dan tindakan nyata.

Lebih lanjut, Pemprov DKI membuka pintu lebar bagi kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan. Ajakan ini bertujuan untuk bersama-sama memperkuat aksi nyata dalam pengurangan plastik dan mendorong inovasi daur ulang yang berkelanjutan.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi riset, pengembangan teknologi filtrasi inovatif, hingga penciptaan produk-produk ramah lingkungan. Menjaga langit bersih dari mikroplastik adalah misi bersama yang menjadi tanggung jawab kita semua,” pungkas Asep, menyoroti pentingnya sinergi multi-pihak.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menambahkan bahwa Pemprov DKI senantiasa menunjukkan responsivitas tinggi terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti isu kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Firdaus, pemerintah daerah juga secara aktif berupaya mengendalikan penggunaan plastik berkualitas rendah. Jenis plastik ini, yang umumnya dihasilkan dari proses daur ulang sederhana, banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lini, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga pedagang kaki lima.

“Sekilas, plastik jenis ini memang terkesan ramah lingkungan karena mudah terurai. Namun, justru karakteristik inilah yang ironisnya berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah mikroplastik di alam, menyebabkan dampak lingkungan yang serius,” jelas Firdaus, mengungkap paradoks di balik plastik daur ulang sederhana.

Firdaus Ali mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan posisi Pemprov DKI: “Kami tidak sedang ‘bermusuhan’ dengan plastik itu sendiri. Sebab, plastik telah menjadi bagian integral dari peradaban modern. Yang kami tolak dan lawan adalah plastik yang mencemari lingkungan, yang merusak ekosistem kita.”