Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini merepresentasikan 63,4 persen dari target yang dicanangkan dalam outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun, menandakan masih ada ruang signifikan untuk percepatan penyerapan anggaran di sisa tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, komposisi belanja negara tersebut didominasi oleh belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.589,9 triliun. Jumlah ini meliputi Rp 800,9 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp 789 triliun untuk belanja non-K/L.
Sementara itu, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp 644,9 triliun, atau 74,6 persen dari target outlook Rp 864,1 triliun. Menanggapi data ini, Suahasil secara khusus menyoroti urgensi percepatan belanja, mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan lagi.
Suahasil menekankan bahwa dengan realisasi belanja pemerintah pusat yang baru mencapai Rp 1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari outlook pada akhir September, dibutuhkan percepatan belanja sekitar Rp 1.292,7 triliun. Angka ini krusial untuk mengejar target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran ini.
Beliau melanjutkan, percepatan belanja pemerintah ini bukan sekadar target administratif, melainkan sebuah strategi vital. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang kesejahteraan, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Strategi ini menjadi esensial untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik.
Untuk belanja K/L sendiri, meskipun sudah terserap Rp 800,9 triliun, masih ada sisa Rp 475 triliun yang harus dibelanjakan pada Kuartal IV-2025. Kemenkeu secara aktif mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk segera mempercepat penyerapan anggaran ini, namun tetap dengan prinsip tata kelola yang baik dan efisiensi optimal dalam setiap kegiatan.
Beralih ke sektor belanja non-K/L, percepatan belanja modal menjadi fokus utama. Pengeluaran jenis ini, yang sangat krusial bagi pembangunan, secara tradisional memang digenjot pada bulan-bulan terakhir seperti November dan Desember 2025. Instruksi tegas telah disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menggenjot pelaksanaan belanja modal, termasuk di dalamnya alokasi vital untuk pembangunan infrastruktur.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, merepresentasikan 63,4 persen dari target. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.589,9 triliun (termasuk belanja K/L dan non-K/L) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 644,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti urgensi percepatan belanja, mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan. Dibutuhkan percepatan belanja sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai target belanja pemerintah pusat.
Percepatan belanja ini merupakan strategi vital untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemenkeu mendorong kementerian dan lembaga untuk segera menyerap sisa anggaran K/L sebesar Rp 475 triliun pada Kuartal IV-2025 dengan tata kelola yang baik. Fokus juga diberikan pada percepatan belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, yang secara tradisional digenjot pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran.
