Jakarta, IDN Times – Para gubernur dari berbagai penjuru Indonesia kompak menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran daerah yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Penolakan keras ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, bersama dengan 17 gubernur lainnya yang hadir di Kementerian Keuangan.
“Tidak ada satu pun gubernur yang setuju dengan pemotongan anggaran ini,” ujar Sherly dengan nada tegas. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang signifikan ini akan berdampak langsung pada realisasi janji-janji pembangunan, terutama proyek-proyek infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan di berbagai daerah.
Aksi bersama ini dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Selasa, 7 Oktober. Tujuannya jelas, para gubernur ingin menyampaikan secara langsung keberatan mereka kepada Menteri Keuangan Purbaya, berharap ada solusi yang bisa ditemukan.
Sherly menjelaskan bahwa rata-rata pemotongan anggaran di tingkat provinsi mencapai angka yang mengkhawatirkan, berkisar antara 20 hingga 30 persen. Lebih memprihatinkan lagi, di tingkat kabupaten, pemotongan bisa mencapai 60 hingga 70 persen, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Kondisi ini tentu saja menjadi beban berat bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kami berharap Bapak Menkeu dapat berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi terbaik. Sehingga, ke depan, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tetap terjamin, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sesuai harapan,” imbuhnya.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipangkas hingga 25 persen. “Kami semua mengusulkan agar anggaran tidak dipotong, karena beban di masing-masing provinsi sudah sangat berat,” tegas Mualem.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa para gubernur sengaja meminta audiensi dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan langsung keluhan terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyoroti dampak yang bisa timbul akibat pemangkasan ini.
“Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar biaya operasional, termasuk gaji PPPK. Dampaknya luar biasa bagi daerah,” ungkap Al Haris. Ia menambahkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap responsif terhadap keluhan-keluhan tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap besaran TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri sangat responsif. Beliau berjanji tahun depan, seiring berjalannya waktu, akan dilakukan evaluasi lagi terhadap TKD ke daerah,” jelasnya.
Al Haris juga menekankan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil akan semakin kesulitan untuk mengembangkan wilayahnya jika TKD terus dipangkas. “Daerah yang PAD-nya kecil tentu sulit berkembang. Bahkan, visi dan misi kepala daerah bisa tidak tercapai, karena fokus hanya pada jalannya roda pemerintahan,” paparnya.
Sebagai informasi tambahan, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan ke Daerah. Dana ini dikelola oleh Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Berikut adalah daftar 18 gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan data Kementerian Keuangan:
- Jambi
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Banten
- Kepulauan Riau
- Jawa Tengah
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Sumatra Barat
- DI Yogyakarta
- Papua Pegunungan
- Bengkulu
- Aceh
- Sumatra Utara
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
Ringkasan
Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi, dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Ketua Umum APPSI Al Haris, mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Selasa, 7 Oktober. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemotongan anggaran yang rata-rata mencapai 20-30 persen di provinsi dan bahkan hingga 70 persen di kabupaten ini dikhawatirkan akan menghambat realisasi pembangunan infrastruktur serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Para gubernur berharap Menteri Keuangan dapat berkomunikasi dan mencari solusi terbaik agar pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan lancar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menegaskan bahwa beban di masing-masing provinsi sudah sangat berat, sehingga pemotongan anggaran tidak dapat diterima. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap responsif dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap besaran TKD pada tahun 2026 mendatang.
