Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah akan segera mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penutupan ini menyusul dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). “SPPG yang terbukti bermasalah akan kami tutup sementara demi keselamatan penerima manfaat,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan pada Ahad, 28 September 2025.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan bahwa langkah penutupan dapur-dapur MBG yang bermasalah merupakan bagian krusial dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap kasus keracunan makanan yang menimpa program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis ini, kata Zulhas, dicapai melalui rapat koordinasi intensif bersama kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari mandat Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG secara signifikan.
Politikus dari Partai Amanat Nasional tersebut juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap isu ini. Setibanya di Indonesia usai melakukan lawatan ke luar negeri, kepala negara langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mendalam mengenai implementasi dan permasalahan pada program Makan Bergizi Gratis.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa penutupan sementara SPPG yang bermasalah akan dilakukan tanpa batas waktu yang spesifik. “SPPG akan ditutup selama masa evaluasi dan investigasi menyeluruh berlangsung,” terang Zulhas. Lebih dari sekadar penutupan, pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi tata kelola MBG secara komprehensif. Aspek-aspek yang akan dievaluasi meliputi kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan para juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, setiap SPPG diwajibkan untuk segera melakukan sterilisasi total terhadap seluruh alat makan, memperbaiki sistem sanitasi—terutama pasokan air bersih—dan meningkatkan penanganan limbah. Zulhas juga mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat bertindak proaktif dalam mendukung proses perbaikan ini.
Sebagai langkah krusial berikutnya, Menko Pangan menyatakan bahwa pemerintah kini akan mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Pascakejadian keracunan makanan ini, kepemilikan SLHS menjadi wajib hukumnya,” tegas Zulhas. Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan unit kesehatan sekolah agar secara aktif dan rutin melakukan pemantauan terhadap seluruh SPPG. “Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keyakinan penuh terhadap keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG,” pungkas Zulhas.
Pilihan Editor: Pangkal Soal Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis
Ringkasan
Pemerintah akan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah menyusul dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), demikian ditegaskan oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Langkah ini diambil demi keselamatan penerima manfaat dan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh program. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan mandat untuk mengambil langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
SPPG yang bermasalah akan ditutup selama masa evaluasi dan investigasi komprehensif tanpa batas waktu yang spesifik, dengan fokus pada kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Setiap SPPG juga diwajibkan melakukan sterilisasi total, memperbaiki sanitasi, dan menangani limbah, serta wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kementerian Kesehatan akan mengoptimalkan pemantauan rutin SPPG oleh puskesmas dan unit kesehatan sekolah untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan.
