Trump Teken Perpres, Saham TikTok ByteDance di AS Tinggal Secuil?

Heyyoyo.com – Portal Teknologi, Review, Otomotif, Finansial – Sebuah langkah krusial baru saja diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang secara resmi menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses divestasi aset-aset TikTok milik ByteDance di AS. Peraturan Presiden ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah AS mengatur kepemilikan aplikasi video pendek populer tersebut, memastikan keamanan data warga Amerika.

Rencana komprehensif ini dirancang untuk mengalihkan seluruh kendali operasional serta kepemilikan aset ByteDance di wilayah AS kepada konsorsium investor baru yang berbasis di Amerika. Salah satu nama besar yang telah dikonfirmasi akan terlibat dalam kesepakatan ini adalah Oracle, raksasa teknologi yang diyakini akan memainkan peran signifikan.

Menurut laporan Al Jazeera, penandatanganan perintah eksekutif oleh Presiden Trump berlangsung pada Kamis, 25 September 2025, di Ruang Oval Gedung Putih. Dokumen penting ini secara eksplisit menetapkan jangka waktu 120 hari bagi ByteDance untuk menyelesaikan seluruh proses divestasi aset-asetnya di AS, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas data nasional.

Langkah divestasi ini merupakan upaya strategis untuk memenuhi mandat undang-undang yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, untuk menjual asetnya di AS guna menghindari potensi larangan atau pemblokiran aplikasi tersebut. Kongres sebelumnya telah menetapkan batas waktu penjualan pada bulan Januari, namun Presiden Trump tercatat telah menunda implementasi batas waktu tersebut sebanyak empat kali, menunjukkan kompleksitas negosiasi yang berkelanjutan.

Penundaan tersebut terjadi pada bulan Februari, April, Juni, dan terakhir pada minggu lalu, yang semuanya dilakukan dengan tujuan utama untuk memastikan kelangsungan operasional aplikasi video pendek yang sangat populer ini di Amerika Serikat tanpa harus menghadapi sanksi pemblokiran.

“Meskipun ada resistensi dari pihak Tiongkok, tujuan mendasar kami adalah menjaga agar TikTok tetap dapat beroperasi di Amerika Serikat, sembari secara mutlak memastikan perlindungan privasi data warga Amerika, sebagaimana diamanatkan oleh hukum,” ungkap Wakil Presiden JD Vance, saat berbicara di Ruang Oval pasca penandatanganan perintah eksekutif tersebut. Pernyataannya menekankan dualitas tujuan pemerintah AS dalam melindungi kepentingan nasional.

Meski detail lengkap kesepakatan belum diungkapkan secara luas oleh Presiden, JD Vance secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Oracle, dengan kekuatan teknologinya, menjadi salah satu entitas investor kunci yang terlibat dalam akuisisi ini.

Lebih lanjut, Vance juga menyinggung keterlibatan taipan media Rupert Murdoch dan miliarder teknologi Michael Dell sebagai bagian dari potensi investor. Namun, informasi mengenai peran spesifik atau tingkat keterlibatan mereka dalam konsorsium tersebut masih belum dirinci kepada publik.

Gedung Putih secara tegas menyatakan prinsip bahwa data pengguna di AS akan sepenuhnya berada di bawah kendali investor Amerika. Vance juga mengungkapkan bahwa nilai total kesepakatan divestasi ini diperkirakan mencapai sekitar USD 14 miliar, atau setara dengan Rp 234 triliun, sebuah angka yang mencerminkan skala dan signifikansi transaksi tersebut.

Mengutip sumber-sumber yang dekat dengan proses negosiasi, kantor berita Reuters melaporkan bahwa tiga entitas investor utama—yakni Oracle, MGX, dan perusahaan ekuitas swasta Silver Lake—akan mengakuisisi sekitar 50 persen saham gabungan di operasional TikTok AS. Hal ini menunjukkan struktur kepemilikan yang terfragmentasi namun terkonsolidasi di tangan investor domestik.

Sementara itu, CNBC, dalam laporannya pada Kamis, menyajikan sedikit perbedaan angka, menyebutkan bahwa ketiga investor di TikTok AS tersebut akan membentuk kepemilikan gabungan sebesar 45 persen. Perbedaan ini mengindikasikan adanya dinamika dan kemungkinan variasi dalam detail final kesepakatan.

Bloomberg juga turut mengamini informasi tersebut, dengan menambahkan detail bahwa masing-masing dari ketiga investor utama itu—Oracle, MGX, dan Silver Lake—akan memegang 15 persen saham di perusahaan tersebut, melengkapi gambaran awal struktur kepemilikan.

Dalam kerangka kepatuhan regulasi, ByteDance sendiri akan mempertahankan kepemilikan kurang dari 20 persen saham di TikTok AS. Persyaratan ini secara ketat diberlakukan untuk memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, PAFACA), yang disahkan pada 24 April 2024, menegaskan batas keterlibatan entitas asing.

Detail lebih lanjut mengungkap bahwa MGX merupakan perusahaan investasi yang berfokus pada kecerdasan buatan dan sekaligus mitra strategis Silver Lake. Entitas ini berada di bawah payung kepemimpinan Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, seorang penasihat keamanan nasional Uni Emirat Arab dan saudara dari Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang menunjukkan dimensi geopolitik dalam transaksi ini.

Meski beberapa nama telah terkuak, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa daftar lengkap para investor yang terlibat dalam kesepakatan TikTok AS akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang, memberikan transparansi lebih lanjut kepada publik.

Namun, di tengah sorotan terhadap transaksi besar ini, para ahli yang diwawancarai oleh Al Jazeera menyuarakan kekhawatiran signifikan. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan Larry Ellison dari Oracle, yang dikenal sebagai sekutu penting Presiden Trump, berpotensi mendistorsi konten yang disajikan di TikTok agar sesuai dengan pandangan politik Trump. Ini memunculkan pertanyaan tentang independensi editorial platform tersebut.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gedung Putih sebelumnya telah menepis anggapan itu kepada Al Jazeera, dengan menyebut sudut pandang tersebut sebagai “sangat delusi”, menyoroti perbedaan persepsi yang tajam antara para kritikus dan pemerintah.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah konten di bawah kepemilikan baru akan mengalami perubahan untuk mencerminkan pandangannya, Presiden Trump menegaskan bahwa setiap perspektif akan diperlakukan secara adil, memberikan jaminan netralitas dalam platform yang kini memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks ini.