PT Pos Indonesia (Persero) telah menunjuk Haris sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Direktur Utama). Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi puncak di perusahaan logistik dan jasa keuangan pelat merah tersebut. Sebelumnya, Haris dikenal menjabat sebagai Direktur Bisnis Jasa Keuangan perseroan, membawa pengalaman relevan ke peran barunya.
Kekosongan jabatan Direktur Utama ini dijelaskan oleh Komisaris Utama PT Pos Indonesia, Muhammad Budi Djatmiko. Menurut Budi, kekosongan terjadi setelah masa jabatan Plt Direktur Utama sebelumnya, Endy Pattia Rahmadi Abdurahman, berakhir pada tanggal 22 September 2025. Proses persetujuan kandidat definitif saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian BUMN dan Danantara. Kondisi ini membuat penunjukan Haris sebagai Plt menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana diungkapkan Budi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 24 September 2025.
Penunjukan Haris sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama tidak lepas dari pertimbangan yang matang. Budi Djatmiko menegaskan bahwa keputusan ini selaras dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 164 tanggal 15 Agustus 2008 Pasal 10 Angka 26. Selain itu, aspek kinerja, kapasitas, dan senioritas Haris dalam lingkungan perseroan menjadi faktor kunci yang mendasari amanah baru ini.
Di tengah dinamika kepemimpinan ini, PT Pos Indonesia sebelumnya telah mengukir sejarah penting pada awal tahun 2025. Perusahaan berhasil menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp1 triliun yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 10 Januari 2025. Langkah monumental ini sebelumnya diapresiasi oleh Direktur Utama saat itu, Faizal R. Djoemadi, yang menyebutnya sebagai “catatan sejarah yang baik di awal tahun, sebagai perusahaan pertama di Bursa Efek Indonesia” dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 13 Januari 2025.
Seremoni pencatatan Sukuk Ijarah tersebut digelar bertepatan dengan Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, dihadiri oleh jajaran komisaris dan direksi Pos Indonesia, serta Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. Faizal R. Djoemadi kala itu menegaskan bahwa penerbitan instrumen keuangan syariah ini bukan sekadar pencapaian finansial, melainkan juga cerminan komitmen kuat perusahaan dalam inovasi pembiayaan. Inisiatif ini disebut sejalan dengan visi transformasi bisnis PT Pos Indonesia yang berkelanjutan, menempatkan perusahaan sebagai pelopor dalam memanfaatkan beragam opsi pendanaan.
Ringkasan
PT Pos Indonesia (Persero) telah menunjuk Haris sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama untuk mengisi kekosongan jabatan puncak. Haris, yang sebelumnya menjabat Direktur Bisnis Jasa Keuangan, dipilih berdasarkan pertimbangan kinerja, kapasitas, dan senioritasnya di perusahaan. Penunjukan ini dilakukan setelah masa jabatan Plt Direktur Utama sebelumnya berakhir pada 22 September 2025, untuk memastikan keberlanjutan operasional.
Komisaris Utama PT Pos Indonesia, Muhammad Budi Djatmiko, menyatakan bahwa proses persetujuan kandidat definitif masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian BUMN. Terlepas dari dinamika kepemimpinan ini, PT Pos Indonesia sebelumnya berhasil menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp1 triliun yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2025. Penerbitan instrumen keuangan syariah ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap inovasi pembiayaan dan visi transformasi bisnis yang berkelanjutan.
