Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk membagikan 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) kepada sekolah-sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga menengah atas, pada tahun ajaran 2025. Inisiatif monumental ini menjadi bagian integral dari program digitalisasi pendidikan yang diusung oleh Kepala Negara, bertujuan untuk mentransformasi metode pembelajaran di Indonesia.
Menurut keterangan Presiden Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 September 2025, program ini telah menunjukkan kemajuan awal. Sebanyak 10 ribu sekolah telah menerima satu unit smart TV sebagai langkah pertama. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ungkap Prabowo, menandai dimulainya proyek strategis ini.
Pemerintah menargetkan akselerasi distribusi, dengan rencana mengirimkan 100 unit smart TV pada November mendatang, sebuah angka yang diproyeksikan akan meningkat pesat pada tahun berikutnya. Presiden Prabowo menekankan visinya bahwa idealnya, setiap kelas di Indonesia harus dilengkapi dengan perangkat TV pintar ini untuk menunjang pengalaman belajar yang lebih interaktif dan modern.
Di balik program ini, terungkap alokasi anggaran yang signifikan. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menginformasikan bahwa setiap unit smart TV memiliki harga Rp 26 juta. Biaya ini sudah mencakup keseluruhan, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi, menjamin kualitas dan keamanan perangkat yang diterima sekolah. Keterangan ini disampaikan Setya Budi Arijanta saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025.
Berdasarkan data LKPP, pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 7,9 triliun untuk pengadaan smart TV pada tahun 2025. Anggaran masif ini dirinci secara spesifik untuk setiap kategori tingkat pendidikan, menunjukkan fokus pemerintah dalam pemerataan akses teknologi. Berikut adalah rincian alokasi anggaran berdasarkan data yang diperoleh Tempo:
- Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
- PAUD: Rp 1.710.048.240.000
- SMA: Rp 1.000.779.120.000
- SMK: Rp 972.841.320.000
- Pendidikan non-formal dan informal: Rp 90.000.000.000
Dengan demikian, total anggaran pengadaan smart TV untuk tahun 2025 mencapai Rp 7.909.277.430.000, atau setara dengan Rp 7,9 triliun. Tempo telah berupaya mengonfirmasi rincian anggaran ini kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakilnya, Atip Latipulhayat, namun belum mendapatkan respons hingga artikel ini diterbitkan.
Smart TV yang dipesan pemerintah memiliki spesifikasi canggih: layar 75 inci dengan mode 75WM61FE, ditenagai oleh sistem operasi Android 13, dan dilengkapi dengan memori internal 16 gigabyte (GB). Perangkat digital ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, terintegrasi penuh dengan platform Merdeka Mengajar, dan menawarkan beragam aplikasi penunjang pembelajaran untuk memaksimalkan pengalaman edukasi.
Implementasi program ini direncanakan secara merata di semua sekolah tanpa terkecuali, mulai dari jenjang terendah seperti taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA), mencakup baik sekolah negeri maupun swasta elite. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses teknologi pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Mengenai proses pengadaan, Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan bahwa pemerintah menjalin kesepakatan dengan Hisense hampir dua bulan lalu. Pemilihan Hisense didasarkan pada penawaran harga paling kompetitif, yaitu Rp 26 juta per unit, setelah Acer, pesaing lainnya, menolak untuk menurunkan harga dari tawaran awal di atas Rp 40 juta per unit. “Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” terang Setya.
Meskipun demikian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan bahwa sekolah memiliki kebebasan untuk menolak distribusi perangkat smart TV atau interactive flat panel (IFP) dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa smart TV hanya akan didistribusikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaan untuk menerimanya. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” kata Mu’ti saat ditemui di kantornya, pada Kamis, 11 September 2025, memberikan jaminan fleksibilitas dalam pelaksanaan program ini.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Abdul Mu’ti: Banyak Sekolah yang Sedekah Nilai
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah dari TK hingga SMA mulai tahun ajaran 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan untuk mentransformasi metode pembelajaran di Indonesia. Saat ini, 10 ribu sekolah telah menerima satu unit perangkat, dengan target distribusi yang akan terus ditingkatkan untuk melengkapi setiap kelas.
Program ini dialokasikan anggaran APBN sebesar Rp 7,9 triliun untuk tahun 2025, dengan harga setiap unit Rp 26 juta yang sudah mencakup biaya pengiriman dan garansi. Perangkat smart TV berukuran 75 inci ini dilengkapi sistem operasi Android 13 dan terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Pemerintah menggandeng Hisense sebagai penyedia, dan sekolah tetap memiliki kebebasan untuk menolak penerimaan perangkat tersebut.
