KEMENTERIAN Pekerjaan Umum telah memulai upaya perbaikan terhadap dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) krusial yang mengalami kerusakan signifikan akibat demonstrasi. Dua JPO yang menjadi fokus awal ini terletak di depan Polda Metro Jaya dan kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang keduanya merupakan jalur vital bagi mobilitas warga.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 4 September 2025, menegaskan bahwa kedua JPO ini merupakan fasilitas vital yang sangat menunjang akses pejalan kaki, terutama bagi mereka yang menggunakan layanan transportasi publik seperti halte Transjakarta. Dody memastikan pekerjaan rehabilitasi akan dilaksanakan secara paralel guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.
Lebih lanjut, Dody menyatakan bahwa perbaikan JPO akan dilakukan dengan standar pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas hasil rehabilitasi tidak hanya prima, namun juga memiliki daya tahan jangka panjang. “Kementerian PU menargetkan proses perbaikan dua JPO prioritas dapat segera rampung dalam waktu singkat,” ujarnya, dengan harapan mobilitas warga bisa segera pulih dan keamanan terjamin.
Tidak hanya JPO, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah merampungkan identifikasi menyeluruh terhadap bangunan yang terdampak demonstrasi di berbagai provinsi. Hasil identifikasi menunjukkan skala kerusakan yang cukup luas, meliputi 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat. Fasilitas yang mengalami kerusakan tersebut tersebar di sejumlah provinsi vital seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Menyikapi meluasnya kerusakan fasilitas umum ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menuntaskan perbaikan seluruh fasilitas umum yang terdampak unjuk rasa pekan lalu. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya perbaikan ini agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lancar dan normal. “Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan lancar,” ujar Teddy seperti dikutip dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Selasa, 2 September 2025.
Sebagai konteks, gelombang unjuk rasa besar-besaran telah melanda berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. Selain itu, demonstran juga menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, serta menolak kenaikan pajak di berbagai bidang.
Awalnya, sasaran utama massa demonstrasi adalah gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, pada hari keempat unjuk rasa, insiden tragis terjadi ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21 tahun) tewas dilindas kendaraan taktis milik Brigade Mobil Polri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak jauh dari gedung DPR. Peristiwa memilukan ini semakin menyulut kemarahan massa dan memicu protes keras terhadap brutalitas polisi di berbagai daerah. Berdasarkan catatan Tempo, serangkaian unjuk rasa ini mengakibatkan total sembilan korban tewas, empat di antaranya terjadi di Makassar. Tiga korban di Makassar meninggal saat kebakaran di kantor DPRD Makassar, sementara satu korban lainnya tewas dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Ervana Trikarinaputri dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Menuntaskan Perbaikan Jembatan Penyeberangan Rusak
Ringkasan
Kementerian Pekerjaan Umum telah memulai perbaikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Polda Metro Jaya dan Senen, Jakarta Pusat, yang rusak akibat demonstrasi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan JPO tersebut adalah fasilitas vital bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi publik. Proses rehabilitasi akan dilaksanakan secara paralel dengan standar pengawasan ketat, dengan target penyelesaian cepat untuk memulihkan mobilitas dan menjamin keamanan warga.
Selain JPO, Kementerian PU juga telah mengidentifikasi kerusakan luas pada 21 gedung rusak ringan, 18 sedang, dan 35 berat di berbagai provinsi, yang terdampak oleh gelombang unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025. Menyikapi kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan perbaikan seluruh fasilitas umum yang rusak. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan lancar dan normal.
