KUNJUNGAN kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Australia baru-baru ini menuai sorotan tajam dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Perjalanan dinas luar negeri para wakil rakyat tersebut dikritik lantaran bersamaan dengan gelombang demonstrasi yang sedang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia, memicu pertanyaan mengenai prioritas para anggota dewan.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa lawatan ke Negeri Kanguru itu telah direncanakan jauh hari. “Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” ucap Misbakhun kepada Tempo pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Menurut Misbakhun, esensi dari perjalanan dinas luar negeri tersebut adalah untuk memfasilitasi panitia kerja (panja) dalam rangka mempercepat revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Ia menekankan urgensi penyelesaian revisi ini. “Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di panja pada 8 September 2025,” jelasnya.
Dalam kunjungan kerja ini, para anggota Komisi XI DPR yang membidangi sektor keuangan tidak sendiri. Mereka didampingi oleh mitra kerja penting seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kota-kota besar yang menjadi tujuan delegasi ini adalah Canberra dan Sydney.
Gelombang protes dan isu perjalanan dinas DPR ke Australia ini semakin memanas di media sosial. Salah seorang pengguna platform X (sebelumnya Twitter) mengunggah jadwal perjalanan atau itinerary detail para anggota dewan, yang dengan cepat menjadi viral. “Sementara di depan gedungnya lagi didemo. Sebagian mereka ada di Australia. Seminggu,” demikian tulis akun @ar***n yang memicu beragam reaksi publik.
Dari gambar itinerary yang diunggah pengguna X tersebut, terungkap bahwa kunjungan kerja DPR ini berlangsung dari tanggal 26 Agustus hingga 1 September 2025. Yang lebih mencengangkan, tangkapan layar lain juga menunjukkan nama Mukhamad Misbakhun tercatat sebagai peserta Sidney Mini Marathon 2025, sebuah ajang lari yang digelar di Sydney.
Konfirmasi lebih lanjut dari laman tcssydneymarathon.com membenarkan bahwa nama Misbakhun memang terdaftar sebagai salah satu pelari dengan nomor peserta 12132. Agenda lomba lari maraton itu sendiri dijadwalkan berlangsung pada 30-31 Agustus 2025. Namun, Ketua Komisi XI DPR itu dengan tegas membantah partisipasinya. “Saya tidak ikut Sydney Marathon,” tegas Misbakhun.
Pilihan Editor: Peluang Kripto Stablecoin Rupiah Menjadi Alat Transaksi Baru
Ringkasan
Kunjungan kerja anggota DPR ke Australia menuai sorotan tajam karena bersamaan dengan gelombang demonstrasi di Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa lawatan tersebut sudah direncanakan jauh hari, bukan untuk menghindari demo. Tujuannya adalah mempercepat revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang harus selesai pada 8 September 2025, dengan didampingi mitra kerja seperti BI, BPK, OJK, dan Kemenkeu.
Kontroversi semakin memanas setelah jadwal kunjungan (26 Agustus – 1 September 2025) viral di media sosial. Lebih lanjut, terungkap bahwa nama Misbakhun terdaftar sebagai peserta Sydney Mini Marathon 2025. Namun, ia dengan tegas membantah partisipasinya dalam ajang lari yang dijadwalkan pada 30-31 Agustus 2025 tersebut.
