KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan keyakinannya terhadap daya tahan perekonomian Indonesia di tengah tantangan perlambatan ekonomi global. Pernyataan ini sejalan dengan laporan terkini World Economic Outlook edisi Juli 2025, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia, tetap solid. Dalam laporan tersebut, International Monetary Fund (IMF) mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,8 persen.
Proyeksi IMF ini menjadi sorotan karena sebelumnya, pada April lalu, IMF sempat memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Namun, dalam pembaruan outlook terbarunya, IMF merevisi kembali proyeksi tersebut ke angka yang lebih tinggi, yakni 4,8 persen. Mahendra optimistis bahwa proyeksi yang meningkat ini akan memperkuat daya saing Indonesia dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
Pada kesempatan yang sama dalam agenda Risk & Governance Summit 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, Mahendra juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year) pada kuartal kedua 2025. “Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik,” tegas Mahendra, menegaskan posisi kuat ekonomi nasional.
Tak hanya itu, lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) turut mempertahankan peringkat investasi Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil. Mahendra menjelaskan, penilaian ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia yang ditopang oleh kondisi fiskal yang solid serta sektor keuangan yang tangguh.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Mahendra menekankan pentingnya penerapan tata kelola (governance) yang andal di sektor jasa keuangan dan lembaga pemerintahan. Ia menilai, penguatan ekosistem yang sehat, inklusif, dan kompetitif sangat esensial untuk menunjang perekonomian jangka panjang. “Ini menjadi semakin krusial dalam menopang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menyoroti rendahnya skor keseluruhan Indonesia dalam laporan Bank Dunia melalui Business Ready (B-Ready) Index yang dirilis tahun lalu. Ia memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan iklim usaha di dalam negeri.
Menurut Sophia, skor Indonesia dalam laporan Bank Dunia tersebut masih berada di bawah rata-rata global. “Indonesia menghadapi tantangan tersendiri terkait governance,” kata Sophia pada acara yang sama. Ia mengindikasikan bahwa kondisi ini disebabkan oleh banyaknya tantangan struktural dalam penanaman modal dan usaha layanan keuangan di Tanah Air.
Sophia menegaskan komitmen OJK untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pentingnya tata kelola yang baik guna mengawal perkembangan iklim berusaha. Ia mengakui, “Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam efisiensi layanan publik, akses ke layanan keuangan, dan regulasi bisnis yang menjadi fokus perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).”
Pilihan Editor: Amerika Menyoal QRIS dan GPN Indonesia. Pesanan Siapa?
Ringkasan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan global. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% tahun ini, merevisi naik dari perkiraan sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal kedua 2025. Lembaga pemeringkat S&P turut mempertahankan peringkat investasi Indonesia dengan outlook stabil.
Mahendra menekankan pentingnya tata kelola yang andal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyoroti skor rendah Indonesia pada Business Ready Index Bank Dunia, menunjukkan tantangan struktural dalam iklim usaha. OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mengatasi kesenjangan dalam efisiensi layanan publik serta regulasi bisnis demi perbaikan iklim usaha.
