Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara tegas menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beliau menyebut kondisi ini sebagai tantangan serius bagi keuangan negara, terlebih di tengah tingginya alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sri juga mempertanyakan apakah beban kenaikan gaji guru harus sepenuhnya ditanggung negara atau memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, meskipun bentuk partisipasi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.
Pada tahun 2025, anggaran pendidikan mencapai angka fantastis Rp 724,3 triliun. Dana jumbo ini terbagi dalam tiga kluster utama; gaji guru dan dosen masuk dalam kluster kedua. Sementara itu, kluster pertama didedikasikan untuk manfaat langsung bagi siswa dan mahasiswa, dan kluster ketiga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang menunjang proses belajar-mengajar.
Alokasi dana untuk guru dan dosen tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tercatat, tunjangan profesi guru non-PNS telah diberikan kepada 477,7 ribu guru, di samping program sertifikasi guru yang menjangkau 666,9 ribu guru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.
Lebih jauh, anggaran pendidikan juga dimanfaatkan untuk berbagai program strategis lain yang mendukung ekosistem pendidikan nasional. Program-program tersebut meliputi Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dinikmati hampir 200 kampus negeri, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan inisiatif digitalisasi pembelajaran.
Rencana Kenaikan Gaji Guru di Era Prabowo
Menanggapi persoalan kesejahteraan guru, Presiden Prabowo Subianto pada bulan pertama masa jabatannya telah mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Dalam Peringatan Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome, Rawamangun, pada 28 November 2024, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama pemerintahannya, sekaligus isyarat kuat bagi peningkatan kesejahteraan guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan detail kenaikan gaji ini berlaku untuk seluruh guru ASN dan non-ASN yang telah bersertifikat. Guru ASN dijanjikan akan menerima tambahan setara satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN bersertifikat akan mendapatkan tambahan Rp 2 juta. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak termasuk guru Kementerian Agama.
Total anggaran kesejahteraan guru pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 81,6 triliun, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung 1,93 juta guru bersertifikat pendidik, dengan rencana tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat. Ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan guru.
Meski demikian, pengumuman kenaikan gaji guru ini sempat menimbulkan salah paham di masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, kemudian meluruskan bahwa guru non-ASN yang sudah bersertifikat sebelum tahun 2024 akan mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar Rp 500 ribu, sehingga total tunjangan mereka menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara itu, guru yang baru bersertifikat pada tahun 2024 akan langsung menerima tunjangan penuh sebesar Rp 2 juta.
Hasan Nasbi lantas menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya melalui perhatian serius terhadap kenaikan nominal gaji. Presiden Prabowo, menurut Hasan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun khusus untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN. Dengan alokasi tambahan ini, total anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan guru mencapai Rp 81,6 triliun, menandai upaya signifikan dalam menghargai peran pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Ilona Estherina, Ananda Ridho Sulistya, dan Ni Kadek Trisna Cintya Dewi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan serius bagi keuangan negara, meskipun alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,3 triliun. Anggaran ini mencakup gaji dan berbagai tunjangan kinerja untuk guru dan dosen, selain manfaat langsung bagi siswa serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menanggapi isu kesejahteraan, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Kenaikan ini berlaku bagi guru ASN dan non-ASN bersertifikat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana guru ASN akan menerima tambahan satu kali gaji pokok dan guru non-ASN bersertifikat akan mendapatkan tunjangan hingga Rp 2 juta per bulan. Total anggaran kesejahteraan guru tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 81,6 triliun.
