MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan isyarat kuat bahwa kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin pasti. Isyarat ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menetapkan alokasi anggaran khusus untuk proyek strategis ini, menandakan komitmen pemerintahan baru terhadap kelangsungan pembangunan ibu kota masa depan Indonesia.
Dalam konferensi pers Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, Sri Mulyani menyebutkan proyeksi anggaran IKN untuk tahun 2026. “Untuk IKN Rp 6,3 triliun (2026), kalau enggak salah, ya. Nanti saya cek lagi,” ujarnya, mengindikasikan angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Menariknya, detail mengenai anggaran IKN ini tidak dibahas secara rinci dalam konferensi pers tersebut, bahkan tidak disebutkan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tentang rancangan APBN 2026 di DPR, memunculkan spekulasi mengenai prioritas pembahasan publik.
Dibandingkan dengan alokasi tahun-tahun sebelumnya, anggaran IKN untuk 2025 menunjukkan penurunan signifikan. Pemerintah mengalokasikan Rp 13 triliun untuk proyek yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo ini, jauh menurun dari alokasi Rp 43,4 triliun pada 2024. Anggaran 2025 tersebut terdiri dari Rp 5,4 triliun yang diperuntukkan bagi pekerjaan pengaspalan jalan dan pengembangan di sepanjang kawasan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), serta tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
Isu biaya pemeliharaan IKN juga menjadi sorotan. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ibu kota baru tersebut diperkirakan mencapai Rp 200-300 miliar. “Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat (pembangunannya),” kata Basuki di kompleks gedung parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Namun, laporan majalah Tempo pada 10 Agustus 2025 menyebutkan bahwa pembangunan IKN terancam karena sejumlah pejabat internal membeberkan bahwa dana perawatan sebenarnya jauh lebih besar ketimbang yang disampaikan Basuki, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi biaya operasional jangka panjang.
Kritik tajam terhadap pembangunan IKN juga datang dari anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, yang menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh untuk menjamin mobilitas menuju pusat pemerintahan baru. “Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” tegasnya pada Ahad, 10 Agustus 2025. Menurut Bambang, akses transportasi yang efektif adalah kunci agar mobilitas tidak membebani masyarakat, terutama jika IKN resmi menjadi pusat pemerintahan.
Bambang Haryo Soekartono lebih lanjut mengkalkulasikan potensi biaya mobilitas. Jika diasumsikan 2 juta orang akan bepergian ke IKN dengan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka dibutuhkan biaya transportasi pulang-pergi sebesar Rp 6 triliun. Angka ini belum termasuk akomodasi yang diperkirakan Rp 2 triliun per hari, sehingga totalnya bisa mencapai Rp 8 triliun per hari atau fantastis Rp 2.920 triliun per tahun. Ia membandingkan dengan Jakarta yang memiliki beragam moda transportasi, mulai dari pejalan kaki hingga kereta api, sementara IKN akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut, khususnya bagi perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR.
Alumnus Institut Teknologi Bandung itu juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara Indonesia. Dengan sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang, total daya angkut harian hanya sekitar 360 ribu penumpang, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan, yang menjadi gerbang utama menuju IKN saat ini, hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. Terlebih lagi, bandara IKN sendiri saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. “Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” kritik Bambang, menekankan urgensi studi komprehensif terkait logistik mobilitas.
Meskipun pembangunan IKN gencar dilakukan pada periode kedua mantan Presiden Joko Widodo, bahkan menggelar upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN masih menunggu pengesahan melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum meneken Keppres pemindahan ibu kota tersebut. Prabowo masih menantikan kesiapan menyeluruh sarana dan prasarana di IKN, yang menurut Prasetyo, merupakan syarat mutlak sebelum keputusan final diambil. Pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana penting untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN bisa selesai dalam waktu tiga tahun, sebagaimana yang saat ini tengah dibangun oleh Otorita IKN.
Nandito Putra, Riri Rahayu dan Daniel Ahmad berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2026 sebesar Rp 6,3 triliun, meskipun angka tersebut masih bersifat sementara. Komitmen pembangunan IKN tetap ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran khusus. Anggaran IKN untuk tahun 2025 tercatat Rp 13 triliun, menunjukkan penurunan signifikan dari alokasi Rp 43,4 triliun pada tahun 2024.
Isu biaya pemeliharaan IKN dan kesiapan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian utama, dengan kritik mengenai potensi biaya mobilitas yang tinggi dan keterbatasan kapasitas angkut. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum diresmikan melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres). Presiden Prabowo menunggu kesiapan menyeluruh sarana dan prasarana di IKN, yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
