POLITICAL Economy and Policy Studies (PEPS) menilai bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi rentan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Iran. Dalam analisisnya, Managing Director PEPS Anthony Budiawan mengatakan bahwa pelemahan rupiah hingga kisaran 20.000 per dolar Amerika Serikat bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan skenario yang berbasis pengalaman historis.
“Indonesia terlena oleh narasi bahwa ekonomi Indonesia kuat, cadangan devisa besar, mencapai lebih dari US$ 150 miliar,” kata Anthony dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Maret 2026.
Dia berpandangan bahwa narasi yang menyebut ekonomi Indonesia kuat, ditopang cadangan devisa di atas US$ 150 miliar dan struktur utang yang relatif aman tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental. Sebab, dari aspek fiskal, moneter, dan nilai tukar justru menunjukkan kerentanan terhadap guncangan eksternal.
Dia berujar bahwa ekonomi Indonesia sangat sensitif terhadap tekanan global, terutama yang bersumber dari faktor geopolitik. Konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi global, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap neraca eksternal Indonesia. Kondisi ini, lanjutnya, dapat memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang ke aset yang dianggap lebih aman.
Anthony juga menyoroti komposisi cadangan devisa Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan riil. Sebagian cadangan tersebut berasal dari akumulasi utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun bank sentral, yang digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar.
Menurut dia, pola tersebut memiliki keterbatasan, pada titik tertentu, rupiah akan mengalami koreksi tajam. Ia mengacu pada tiga episode tekanan terhadap rupiah dalam satu dekade terakhir. Pada periode September 2014 hingga September 2015, cadangan devisa turun sekitar US$ 9,44 miliar, sementara rupiah melemah sekitar 20 persen. Pemerintah saat itu merespons dengan penerbitan obligasi global untuk meredam tekanan.
Tekanan serupa kembali terjadi pada 2018, ketika cadangan devisa menyusut lebih dalam sekitar US$ 17,13 miliar dan rupiah terdepresiasi sekitar 13,5 persen. Untuk menahan pelemahan, pemerintah meningkatkan penerbitan utang luar negeri dalam berbagai instrumen, termasuk global bond dan sukuk.
Episode paling tajam, kata dia, terjadi pada awal pandemi Covid-19 pada 2020. Dalam waktu sekitar satu bulan, cadangan devisa turun sekitar US$ 10,7 miliar dan rupiah melemah sekitar 20 persen. Pemerintah kembali mengandalkan penerbitan obligasi global untuk menstabilkan pasar.
Dari ketiga periode tersebut, Anthony menyimpulkan bahwa stabilitas rupiah sangat bergantung pada kelanjutan aliran dana eksternal. Cadangan devisa yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas nilai tukar.
Ia juga menyoroti tren jangka panjang yang menunjukkan kontradiksi: cadangan devisa meningkat dari sekitar US$ 100 miliar pada 2014 menjadi sekitar US$150 miliar pada awal 2026, namun rupiah justru melemah dari kisaran Rp 12.000 menjadi sekitar Rp 17.000 per dolar AS.
Dalam dua bulan pertama 2026, Anthony mencatat cadangan devisa telah turun sekitar US$ 4,6 miliar, meskipun pemerintah menarik utang luar negeri sekitar US$ 7,1 miliar dalam berbagai mata uang.
Jika tren tekanan berlanjut, ditambah dampak konflik Iran, ia memperkirakan depresiasi rupiah sebesar 15–20 persen sangat mungkin terjadi. Dengan posisi saat ini di sekitar Rp 17.000 per dolar AS, pelemahan tersebut dapat membawa rupiah ke kisaran Rp 20.400 per dolar AS.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, Anthony menyebut pelemahan dapat melampaui 20 persen dalam waktu relatif singkat, yakni tiga hingga enam bulan. Ia mengingatkan pengalaman krisis 1997, ketika depresiasi tajam rupiah memicu krisis yang lebih luas akibat respons kebijakan yang terlambat.
Pilihan Editor: Ketar-Ketir Setelah Rupiah Jeblok
